Page 97 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2020

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kluster Ketenagakerjaan. Kali ini, sosialisasi dilakukan di Hotel
Ciputra, Jakarta Barat, Selasa (17/11), kepada pengawas dan stakeholder mitra pengawas
ketenagakerjaan guna memiliki pemahaman yang sama.

Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang, mengatakan, UU Cipta Kerja telah mengubah,
menghapus, atau menetapkan pengaturan baru terhadap beberapa ketentuan yang telah berlaku
dan ada saat ini.

KEMNAKER SOSIALISASI UU CIPTA KERJA KE PENGAWAS DAN MITRA
KETENAGAKERJAAN
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kluster Ketenagakerjaan. Kali ini, sosialisasi dilakukan di Hotel
Ciputra, Jakarta Barat, Selasa (17/11), kepada pengawas dan stakeholder mitra pengawas
ketenagakerjaan guna memiliki pemahaman yang sama.

Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang, mengatakan, UU Cipta Kerja telah mengubah,
menghapus, atau menetapkan pengaturan baru terhadap beberapa ketentuan yang telah berlaku
dan ada saat ini.
"Meliputi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; Undang-Undang Nomor 24 tahun
2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia," katanya.
Menurut Haiyani, perubahan ketentuan ketenagakerjaan yang terdapat dalam UU Cipta Kerja
akan mempengaruhi pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan.

"Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi agar terdapat pemahaman yang sama, baik di
internal pengawasan ketenagakerjaan, maupun stakeholder mitra pengawas ketenagakerjaan,
dalam melaksanakan fungsi pengawasan ketenagakerjaan. Sehingga fungsi pengawasan
ketenagakerjaan dapat berjalan dengan baik, meskipun belum terdapat peraturan
pelaksanaannya," ujarnya.
"Keberhasilan kegiatan pengawas ketenagakerjaan di dalam mengawasi dan menegakkan
pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di perusahaan, tidak terlepas dari
peran stakeholder mitra pengawas ketenagakerjaan," tambah Haiyani.

Selain pengawas ketenagakerjaan, sambungnya, mitra tersebut merupakan pihak yang
berhubungan langsung dengan perusahaan, pengusaha, maupun pekerja/buruh. Mereka
menjadi pihak pertama yang akan menjadi tempat konsultasi dan penasehatan teknis terkait
permasalahan ketenagakerjaan, tidak terkecuali substansi yang terdapat dalam UU Cipta kerja,
terutama kluster ketenagakerjaan.

"Oleh karena itu, perlu mempersiapkan diri dengan memahami isi substansi kluster
ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga dapat memberikan pemahaman yang
utuh kepada masyarakat, terutama masyarakat industri," ucap Haiyani.
Sementara Sesditjen PHI dan Jamsos, Adriani, mengemukakan sejumlah urgensi UU Cipta Kerja.
Di antaranya UU Cipta Kerja bertujuan untuk merespon dinamika ekonomi global secara cepat

96