Page 138 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2020
P. 138
Judul Menaker Ida Minta KPK Pelototi Program Subdisi Gaji Pekerja Korban
Covid-19
Nama Media suara.com
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://www.suara.com/news/2020/09/09/185835/menaker-ida-minta-
kpk-pelototi-program-subdisi-gaji-pekerja-korban-covid-19
Jurnalis Agung Sandy Lesmana
Tanggal 2020-09-09 18:58:35
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah melaporkan soal perkembangan bantuan
subsidi gaji bagi para pekerja terdampak pandemi Covid-19 ke Komisi Pemberantasan Korupsi
( KPK ) pada Rabu (9/9/2020).
MENAKER IDA MINTA KPK PELOTOTI PROGRAM SUBDISI GAJI PEKERJA KORBAN
COVID-19
Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah melaporkan soal perkembangan bantuan
subsidi gaji bagi para pekerja terdampak pandemi Covid-19 ke Komisi Pemberantasan Korupsi
( KPK ) pada Rabu (9/9/2020).
Terkait pelaporan itu, Ida meminta agar KPK mengawasi program bantuan langsung tunai (BLT)
ke karyawan yang pendapatannya di bawah Rp 5 juta per bulan.
"Saya menyampaikan bagaimana tata cara pemberian bantuan tersebut, kemudian kami
menyampaikan perkembangannya dan tentu saja kami meminta kepada KPK untuk melakukan
pendampingan kepada kami karena program sudah berjalan," kata Ida dalam konferensi pers
melalui akun Youtube KPK.
Ida pun menjelaskan tata cara penerima bantuan program subsidi gaji ini, yang bersumber dari
data peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.
"Kemudian BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima
bantuan," ujarnya.
Selanjutnya, kata dia BPJS Ketenagakerjaan memberikan vasilidasi data calon penerima bantuan
kepada Kementeriannya yang telah diverifikasi sesuai persyaratan yang ditentukan.
Menurut Ida, program subsidi gaji dan upah ini sudah berjalan, dan masuk kedalam tahap ketiga.
Tahap pertama bantuan disalurkan melalui Himpunan Bank-Bank milik negara (Himbara) sebesar
99.6 persen dan diluar bank milik pemerintah sebesar 98.7 persen.
137
