Page 140 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2020
P. 140
Judul 1,6 Juta Norek Ditake-down dari Subsidi Upah
Nama Media jawapos.com
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://www.jawapos.com/ekonomi/09/09/2020/16-juta-norek-ditake-
down-dari-subsidi-upah/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-09-09 18:55:07
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
BPJamsostek terus melakukan validasi data calon penerima bantuan subsidi upah (BSU). Dari
14,5 juta data yang sudah masuk hingga kemarin (8/9) pagi, ada 1,6 juta nomor rekening
(norek) yang bakal dihapus dari list penerima.
1,6 JUTA NOREK DITAKE-DOWN DARI SUBSIDI UPAH
BPJamsostek terus melakukan validasi data calon penerima bantuan subsidi upah (BSU). Dari
14,5 juta data yang sudah masuk hingga kemarin (8/9) pagi, ada 1,6 juta nomor rekening
(norek) yang bakal dihapus dari list penerima.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama (Dirut) BPJamsostek Agus Susanto dalam temu
media secara virtual, Selasa (8/9). Agus menjabarkan, seluruh data yang masuk telah melalui
proses validasi berlapis. Pertama, dari 14,5 juta norek, dilakukan validasi secara otomatis oleh
sistem dengan pihak perbankan. Sudah 14,3 juta yang divalidasi, sisanya masih berproses. "Ada
19 ribu yang tidak valid. Kita kembalikan ke pemberi kerja untuk dikoreksi," ujarnya.
Dari 14,3 juta tersebut, kemudian divalidasi kembali dengan kriteria penerima BSU yang ada di
Permenaker 14/2020. Seperti, merupakan WNI, terdaftar peserta BPJamsostek aktif,
kepesertaan sampai 30 Juni 2020, upah terakhir dibawa Rp 5 juta, dan memiliki rekening bank
aktif.
Melalui proses ini, tersaring 12,5 juta data yang valid dan 1,6 juta yang tidak valid. Sayangnya,
1,6 juta tersebut tidak bisa diteruskan untuk proses koreksi atau perbaikan ke perusahaan
ataupun pekerja. Artinya, mereka tidak akan menerima dana bantuan sebesar Rp 600 ribu per
bulan untuk jangka waktu empat bulan tersebut. "Karena tidak sesuai dengan permenaker,"
tegasnya.
Dia mernci, dari 1,6 juta data tidak valid tersebut sekitar 62 persen memiliki upah diatas Rp 5
juta. Padahal, ketentuan upah penerima BSU dibawah Rp 5 juta. Kemudian, ada pula yang
kepesertaannya baru didaftarkan. Sekitar 38 persen.
139
