Page 172 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2020

Aturan itu merelaksasi kewajiban pemberi kerja dalam pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan
Kerja, Iuran Jaminan Kematian dan Iuran Jaminan Pensiun.
Relaksasi penundaan iuran tersebut berlaku mulai Agustus 2020 hingga Januari 2021.

Skema relaksasi yang diberikan pemerintah yakni adanya potongan iuran sebesar 99% kepada
iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, iuran Jaminan Kematian dan iuran Jaminan Pensiun. Dengan
begitu, peserta hanya membayarkan iurannya sebesar 1% di masing-masing program jaminan
tersebut.

Adapun syarat untuk memanfatkan fasilitas relaksasi tersebut, pada peserta yang aktif dan
terdaftar dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian perlu melunasi lebih
dulu tagihannya hingga Juli 2020. Sedangkan bagi peserta baru, maka perlu membayar iuran
selama 2 bulan pertama secara penuh sebelum bisa menikmati relaksasi tersebut.

Kepada peserta Jaminan Pensiun yang ingin menikmati relaksasi tersebut perlu melunasi iuran
hingga Juli 2020 dan kemudian mengajukan permohonan kepada BPJamsostek. Khusus bagi
penyedia jasa konstruksi yang telah menjadi peserta, cukup membayar 1% dari sisa tagihan
iuran. Dan peserta baru harus membayar 50,5% dari penetapan iuran.

Relaksasi iuran itu diberlakukan dengan membagi klasifikasi usaha, pada perusahaan mikro dan
kecil, perlu untuk mengajukan ke BPJamsostek dan akan langsung disetujui. Sedangkan untuk
perusahaan besar dan menengah, perlu melampirkan data penurunan omzet lebih dari 30%.

Relaksasi juga diberikan dalam bentuk waktu jatuh tempo pembayaran iuran yang semula jatuh
pada tanggal 15 menjadi tanggal 30 di bulan berikutnya. Pun demikian dengan denda
keterlambatan membayar iuran yang semula 2% melalui PP 49/2020 hanya 0,5%.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam sambutannya di acara sosialisasi PP 49/2020
menyebutkan, meski diberlakukan keringanan pembayaran iuran dan penundaan, manfaat yang
diterima oleh peserta akan tetap berlaku sama seperti sebelumnya.

"Dengan penyesuaian ini, hak peserta untuk memperoleh manfaat jaminan sosial tetap
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang direlaksasi itu iurannya,
manfaatnya tidak direlaksasi," tuturnya.

Di kesempatan yang sama Ketua DPN Apindo bidang Jaminan Sosial Dipa Susila mneyatakan,
kebijakan relaksasi iuran Jaminan Ketenagerjaan sedianya telah dinanti oleh dunia usaha kala
pandemi mulai merebak di Tanah Air pada April 2020.

"Relaksasi iuran BPJamsostek ini sudah kita tunggu sejak awal masa pandemi, karena secara
umum kemampuan dunia usaha terbatas. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi dunia usaha
dalam menjalankan usahanya dan dapat mencegah PHK yang akhirnya meningkatkan
pengangguran. Diperkirakan dampak ekonomi dari pandemi ini belum selesai di 2020 dan
berlanjut di 2021, kami berharap program ini dipertahankan hingga 2021 atau lebih," terangnya.

Sementara Direktur Utama BPJamsostek Agus Susanto menilai, aturan yang dimuat dalam PP
49/2020 merupakan kabar gembira yang dinanti oleh dunia usaha dan pekerja di Indonesia. Dia
bilang, melalui relaksasi yang diberikan pemerintah diharapkan dunia usaha dapat berkurang
bebannya.

Ia juga memastikan, kebijakan relaksasi dan penundaan iuran tidak akan mengganggu arus uang
di BPJamsostek. "Kami concern untuk menjaga ketahanan dana, kami sudah perhitungkan. Kami
sudah mengatur cashflow nya, sejak April sudah kita jaga bila nanti tidak ada iuran yang masuk.
PP ini insya Allah tidak mengganggu likuiditas kami dan kami siap mengimplementasikan seluruh
keputusan dan kebijakan dari PP 49/2020 ini," pungkas Agus. (E-1).

171