Page 170 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2020
P. 170
"Sebanyak 40 persen pekerja yang di survei mengaku mengalami penurunan pendapatan, di
antaranya 9 persen mengakui pendapatannya turun hingga di atas 50 persen," kata Ida dalam
Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2020 secara virtual, Rabu (9/9).
Selain itu dampak terhadap dunia usaha tercatat banyak yang produksinya menurun,
terganggunya cash flow perusahaan, berkurangnya kemampuan membayar kewajiban,
pengurangan jam kerja, dan pengurangan pekerja baik yang dirumahkan maupun di PHK.
Sehingga hasil survei mencatat 39,4 persen usaha terhenti dan 57,1 persen mengalami
penurunan produksi.
1 dari 1 halaman Menurut Ida, fenomena yang dialami pekerja atau buruh dan pemberi kerja
ini akan mempengaruhi kepatuhan dalam memenuhi kewajiban, yang diamanatkan peraturan
perundang-undangan, salah satunya adalah iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan.
"Dalam kondisi itu Pemerintah perlu hadir dengan langkah yang tepat, dengan memberikan hak
peserta BPJS Ketenagakerjaan atas manfaatnya, selama masa pandemi ini pemerintah memberi
relaksasi melalui penyesuaian yang ada di PP 49/2020 yang ditetapkan presiden pada 31 Agustus
2020," ujarnya.
Penyesuaian iuran jaminan ketenagakerjaan yang diatur dalam peraturan pemerintah ini berlaku
bagi pemberi kerja, peserta penerima upah dan peserta bukan penerima upah. Meskipun
iurannya direlaksasi, manfaatnya BPJS Ketenagakerjaan masih bisa dinikmati oleh peserta.
Reporter: Tira Santia Sumber: Liputan6.com [azz].
169
