Page 195 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2020
P. 195
Judul Data Penerima Subsidi Upah Diminta Dipadankan dengan SPT Pajak
Nama Media analisadaily.com
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://analisadaily.com/berita/baca/2020/09/09/1009293/data-
penerima-subsidi-upah-diminta-dipadankan-dengan-spt-pajak/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-09-09 15:33:22
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata (kiri) didampingi Jubir KPK, Ali Fikri (kanan) memberikan
keterangan. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj) Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) meminta agar data penerima bantuan subsidi upah Rp 600 ribu dipadankan dengan data
Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak.
DATA PENERIMA SUBSIDI UPAH DIMINTA DIPADANKAN DENGAN SPT PAJAK
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata (kiri) didampingi Jubir KPK, Ali Fikri (kanan) memberikan
keterangan. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj) Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) meminta agar data penerima bantuan subsidi upah Rp 600 ribu dipadankan dengan data
Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, agar data valid, apakah benar perusahaan
melaporkan pajaknya untuk pegawai yang upahnya di bawah Rp 5 juta per bulan.
Program subsidi upah itu diluncurkan pada 27 Agustus 2020, yaitu bantuan senilai Rp2.4 juta
untuk empat bulan bagi pekerja yang gajinya di bawah Rp 5 juta per bulan.
Penyalurannya dibagi dua, yaitu Rp1.2 juta untuk dua bulan pertama, dan pencairan selanjutnya
di dua bulan berikutnya juga senilai Rp1.2 juta.
Terdapat 15.7 juta orang yang ditargetkan menjadi penerima bantuan. Syaratnya, WNI yang
dibuktikan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK), terdaftar sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan dan aktif membayar iuran sampai Juni 2020, mendapat gaji/upah di bawah Rp
5 juta serta memiliki rekening bank aktif.
Selanjutnya, KPK juga meminta agar Kementerian Ketenagakerjaan memadankan data dari BPJS
Ketenagakerjaan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.
"Apakah pegawai-pegawai yang menerima ini, juga menerima batuan langsung tunai dari
Kemensos," kata Alexander dalam konferensi pers bersama dengan Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziyah, di Gedung KPK dilansir dari Antara , Rabu (9/9).
194
