Page 196 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2020
P. 196
"Kami sampaikan basis datanya berbeda karena Kemensos itu dari DTKS, sedangkan penerima
bantuan upah dari BPJS Ketenagakerjaan. Kalau yang DTKS itu praktis tidak punya pekerjaan
formal. Sedangkan yang ada di BPJS Ketenagakerjaan tidak ada di DTKS, jadi kita pastikan tidak
terima subsidi upah," sambung Alexander.
Namun, ia mengakui mungkin saja penerima subsidi upah juga menerima bansos dalam bentuk
lain.
"Tapi apakah terima bansos lain. Bisa saja, karena pemerintah daerah juga melakukan
pendataan lewat RT atau RW bisa saja menerima misalnya bantuan beras, ini yang kami
sampaikan agar jangan sampai ada orang menerima bantuan berkali-kali dari berbagai sumber,
tapi ada yang tidak menerima sama sekali, lagi-lagi ini soal data penerima bantuan," ujar Alex.
KPK, menurut Alex, juga mendukung subsidi upah yang dilakukan secara bertahap. Untuk batch
1 sudah disalurkan subsidi bagi 2.4 juta pekerja dan untuk batch 2 telah tersalur 2.38 juta
pekerja, sedangkan batch 3 masih diverifikasi datanya.
Sanksi "Kami berharap bisa berjalan validasi terhadap data dan ini baru batch ke-2 dan mungkin
rencana sampai akhir 15,7 juta pekerja itu betul-betul dipastikan berhak menerima subsidi upah
sejumlah Rp600 ribu per bulannya," kata dia.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, bila pemberi kerja tidak memberikan data
sebenarnya, pemberi kerja akan dikenakan sanksi.
"Sementara kalau penerima bantuan tidak memenuhi persyaratan, maka wajib mengembalikan
bantuan ke rekening kas negara," kata Ida.
Menurut Ida, realisasi penyaluran subsidi dilakukan secara bertahap batch 1, 2, dan saat ini
menjelang batch 3 sedang dalam proses validasi BPJS ketenagakerjaan.
"Subsidi dilakukan bank himbara maupun di luar himbara. Batch 1 tersalur melalui bank himbara
99.6 persen, di luar bank himbara 98.7 persen. Sedangkan batch 2 tersalur melalui bank himbara
99.8 persen, dan di luar bank himbara 52.07 persen, sisanya masih dalam proses penyaluran,"
ucapnya.
(CSP).
195
