Page 206 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2020
P. 206

Dirut BPJAMSOSTEK (BPJS Ketenagakerjaan) Agus Susanto, pada webinar di Jakarta, Selasa
              (8/9/2020), mengatakan data yang tidak memenuhi kriteria ini bukan berarti tidak terpakai, tapi
              bisa digunakan sebagai pengkinian data peserta BPJAMSOSTEK.

              "Kami memberikan apresiasi kepada pihak pemberi kerja atau perusahaan karena telah bekerja
              sama dengan baik dalam melakukan pengkinian data peserta untuk mendukung program BSU
              dari pemerintah," tutur  Agus  .

              Sementara untuk data yang tidak lolos validasi Bank, BPJAMSOSTEK akan mengembalikan data
              nomor  rekening  kepada  pemberi  kerja  atau  perusahaan  peserta  untuk  dilakukan  konfirmasi
              ulang.
              Setidaknya terdapat 1,77 juta peserta yang disebut tak memenuhi kriteria dan dikembalikan ke
              perusahaan untuk dikonfirmasi ulang.

              BPJAMSOSTEK terus mendorong perusahaan atau pemberi kerja untuk segera menyampaikan
              data  nomor  rekening  peserta  yang  memenuhi  persyaratan,  dengan  batas  waktu  telah
              diperpanjang hingga tanggal 15 September 2020.

              Pekerja/buruh  yang  mendapat  subsidi  harus  memenuhi  seluruh  persyaratan  berdasarkan
              Permenaker  14  Tahun  2020  ,  yaitu:    Pekerja  merupakan  Warga  Negara  Indonesia  yang
              dibuktikan  dengan  Nomor  Induk  Kependudukan;    Terdaftar  sebagai  peserta  jaminan  sosial
              tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu
              kepesertaan:  Peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan
              upah  di  bawah  Rp5  juta  sesuai  upah  yang  dilaporkan  kepada  BPJS  Ketenagakerjaan;
              Pekerja/buruh  penerima  upah;    Memiliki  rekening  bank  yang  aktif;    Tidak  termasuk  dalam
              peserta penerima manfaat program kartu Prakerja;  Peserta yang terdaftar sebagai peserta aktif
              di BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juni 2020.

              Hingga saat ini data nomor rekening yang masuk di BPJS Ketenagakerjaan mencapai 14,5 juta
              nomor rekening. sebanyak 14,3 juta nomor rekening yang sudah tervalidasi oleh bank, sebanyak
              200 ribu yang masih proses validasi, dan ada 19 ribu yang tidak valid.

              Sementara HRD yang belum memasukkan data nomor rekening karyawan di SIPP Online BPJS
              Ketenagakerjaan sebagai penerima bantuan subsidi upah, bisa mengikuti tahapan pengisian data
              berikut:  Akses  https://sipp.bpjsketenagakerjaan.go.id/  ;  Login dengan email dan password
              yang telah terdaftar;  Pilih menu monitoring iuran;  Klik detail tenaga kerja pada kolom action;
              Kemudian akan tampil informasi tenaga kerja;  Pilih koreksi data TK masal;  Download template
              excel;  Isi data Nomor Rekening, Nama Rekening dan Nama Bank;  Kemudian pilih upload setelah
              selesai pengisian tabel;  Tunggu hingga prosesnya selesai;  Akan ada notifikasi yang artinya data
              Anda telah tersimpan.

              BLT Upah BPJS Ketenagakerjaan Tahap 3  Data 3,5 calon penerima bantuan sosial upah (BSU)
              atau  bantuan  langsung  tunai  BPJS  Ketenagakerjaan  Tahap  3  telah  disarahkan  kepada
              Kementerian Ketenagakerjaan pada Selasa (8/8/2020).
              "Jumlah data calon penerima subsidi gaji/upah yang diserahkan kepada kami sebanyak 3,5 juta.
              Jadi ini lebih besar dibandingkan tahap I dan II," kata Menaker Ida.

              Menaker Ida mengatakan, dengan diserahkannya 3,5 juta data dari BPJS Ketenagakerjaan pada
              hari ini, maka total data calon penerima BSU dari tahap I, II, dan III adalah 9 juta.

              mekanisme penyaluran BSU tahap III, katanya, masih sama dengan tahap sebelumnya, yakni
              data  yang  telah  diserahterimakan  akan  dilakukan  check  list  oleh  Kemnaker  terlebih  dahulu.
              Setelah dilakukan check list, data tersebut akan diserahkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan
              Negara (KPPN).
                                                           205
   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211