Page 50 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2020
P. 50
Judul KPK ingin Pastikan Bantuan Tepat Sasaran
Nama Media Kompas
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL Pg8
Jurnalis pds
Tanggal 2020-09-10 04:42:00
Ukuran 63x99mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 20.790.000
News Value Rp 62.370.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Nurul Ghufron (Wakil Ketua KPK) Apa yang dilakukan oleh KPK, bahwa bantuan
Presiden produktif itu (dalam) perspektif KPK agar setiap rupiah yang disalurkan tentu
harapannya tepat sasaran
Ringkasan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang menteri yang bertugas untuk menyalurkan
bantuan sosial dan ekonomi dalam penanganan pandemi Covid-19. Wakil Ketua KPK Nurul
Ghufron, Rabu (9/9/2020), mengatakan, KPK memanggil Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, serta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki.
"Apa yang dilakukan oleh KPK, bahwa bantuan Presiden produktif itu (dalam) perspektif KPK
agar setiap rupiah yang disalurkan tentu harapannya tepat sasaran," kata Ghufron di Gedung
KPK, Jakarta. Oleh karena itu, KPK mempertanyakan kepada para menteri tersebut bagaimana
memperoleh data, memvalidasi apa, dan apakah bantuan sudah tepat sasaran. KPK juga
memastikan, setiap jenis bantuan sosial untuk memulihkan masalah sosial dan ekonomi harus
memiliki ukuran yang jelas. (PDS)
KPK INGIN PASTIKAN BANTUAN TEPAT SASARAN
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang menteri yang bertugas untuk menyalurkan
bantuan sosial dan ekonomi dalam penanganan pandemi Covid-19. Wakil Ketua KPK Nurul
Ghufron, Rabu (9/9/2020), mengatakan, KPK memanggil Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, serta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki.
"Apa yang dilakukan oleh KPK, bahwa bantuan Presiden produktif itu (dalam) perspektif KPK
agar setiap rupiah yang disalurkan tentu harapannya tepat sasaran," kata Ghufron di Gedung
KPK, Jakarta. Oleh karena itu, KPK mempertanyakan kepada para menteri tersebut bagaimana
memperoleh data, memvalidasi apa, dan apakah bantuan sudah tepat sasaran. KPK juga
memastikan, setiap jenis bantuan sosial untuk memulihkan masalah sosial dan ekonomi harus
memiliki ukuran yang jelas. (PDS)
49