Page 45 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2020

Relaksasi iuran itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2020 tentang
Penyesuaian Jaminan Sosial Ketenagakerja an Selama Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19.
Presiden Joko Widodo menandatanganinya pada 31 Agustus 2020 dan diundangkan pada 1
September 2020.

Menteri Ketenagakerja an Ida Fauziyah pada Rabu (9/9/2020) mengatakan, keringanan tersebut
diberikan untuk membantu perusahaan yang terganggu keuangannya akibat Covid-19. Wacana
untuk merelaksasi iuran jaminan sosial ketenagakerja an sudah digodok sejak Maret 2020, tetapi
baru bisa direalisasikan sekarang.

Diharapkan, arus kas perusahaan dapat terbantu dan
tidak perlu ada pemutusan hubungan (PHK) karyawan lagi di tengah pandemi Co-vid-19. "Ini
salah satu bentuk upaya agar perusahaan tidak melakukan PHK. Supaya perusahaan masih ada
uang untuk berproduksi dan mempekerjakan karyawannya," kata Ida seusai acara Peluncuran
dan Sosialisasi PP No 49/2020 secara virtual di Jakarta.
Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, hingga Agustus 2020, jumlah pekerja yang ter-dampak
Covid-19 sebanyak 2,14 juta orang. Pekerja formal yang di-PHK 383.645 orang, yang
dirumahkan 1,13 juta orang, dan pekerja informal dan usaha mikro/kecil yang pemasukannya
terdampak 630.905 orang. Versi lain dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, per Juni
2020, sebanyak 6,4 juta pekerja di-PHK dan dirumahkan akibat pandemi.

PP No 49/2020 mengatur, keringanan iuran diberikan kepada perusahaan pemberi kerja, peserta
penerima upah, dan peserta bukan penerima upah dengan masa berlaku selama enam bulan
dari Agustus 2020 sampai Januari 2021.

Bentuknya berupa pelonggaran batas waktu pembayaran iuran, potongan atau diskon iuran,
penundaan pembayaran iuran, dan keringanan denda keterlambatan.

Wakil Ketua Komite Ketenagakerja an dan Jaminan Sosial Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
Dipa Susila berpendapat, relaksasi itu menjadi angin segar bagi perusahaan. Namun, ia berharap
ada stimulus lain yang mengiringi. "Tentu harapannya PHK bisa terhindar dan mengurangi
pengangguran. Tapi, mungkin ada relaksasi lain yang bisa lebih mengurangi beban perusahaan,"
ujarnya.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan, pada prinsipnya pemberian
relaksasi ini dapat membantu arus kas perusahaan. Karena itu, kalangan pengusaha patut
mengapresiasi adanya PP No 49/2020.

"Memang, sebenarnya yang mampu mengerem angka PHK adalah stimulus pinjaman lunas ke
perusahaan, seperti modal kerja. Tetapi, diskon seperti ini akan membantu arus kas juga,"
ujarnya.

(AGE)

44