Page 44 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2020
P. 44

Judul               Relaksasi Iuran Cegah Potensi PHK
                Nama Media          Kompas
                Newstrend           Diskon Iuran BPJS Ketenagakerjaan
                Halaman/URL         Pg15
                Jurnalis            Age
                Tanggal             2020-09-10 04:49:00
                Ukuran              140x153mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 69.300.000

                News Value          Rp 207.900.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)) Ini salah satu bentuk upaya agar
              perusahaan tidak melakukan PHK. Supaya perusahaan masih ada uang untuk berproduksi dan
              mempekerjakan karyawannya

              positive  -  Dipa  Susila  (Wakil  Ketua  Komite  Ketenagakerja  an  dan  Jaminan  Sosial  Asosiasi
              Pengusaha Indonesia) Tentu harapannya PHK bisa terhindar dan mengurangi pengangguran.
              Tapi, mungkin ada relaksasi lain yang bisa lebih mengurangi beban perusahaan

              positive - Timboel Siregar (Koordinator Advokasi BPJS Watch) Memang, sebenarnya yang mampu
              mengerem  angka  PHK  adalah  stimulus  pinjaman  lunas  ke  perusahaan,  seperti  modal  kerja.
              Tetapi, diskon seperti ini akan membantu arus kas juga



              Ringkasan

              Kebijakan  relaksasi  iuran  jaminan  sosial  ketenagakerja  an  diharapkan  membantu  likuiditas
              perusahaan  dan  mengurangi  angka  pemutusan  hubungan  kerja    selama  Covid-19.  Namun,
              pelaku usaha pesimistis hal itu signifikan membantu arus kas perusahaan yang sudah ter-imbas
              sejak awal pandemi.

              Relaksasi  iuran  itu  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  49  Tahun  2020  tentang
              Penyesuaian Jaminan Sosial Ketenagakerja an Selama Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19.
              Presiden  Joko  Widodo  menandatanganinya  pada  31  Agustus  2020  dan  diundangkan  pada  1
              September 2020.



              RELAKSASI IURAN CEGAH POTENSI PHK
              JAKARTA, KOMPAS  ---  Kebijakan  relaksasi  iuran jaminan  sosial ketenagakerja  an  diharapkan
              membantu likuiditas perusahaan dan mengurangi angka pemutusan hubungan kerja  selama
              Covid-19. Namun, pelaku usaha pesimistis hal itu signifikan membantu arus kas perusahaan yang
              sudah ter-imbas sejak awal pandemi.

                                                           43
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49