Page 43 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2020

dapat memastikannya. Sebab, pemerintah masih mengevaluasi seluruh bansos kepada
masyarakat serta pekerja yang terdampak akibat pandemi virus corona (Covid-19).
"Nanti kita akan bicara lagi setelah kita akan mengevaluasi seluruh program di tahun 2020 ini,"
ujarnya di Jakarta, Rabu (9/9/2020).

Kendati program subsidi gaji merupakan kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan, namun
tetap yang menentukan seluruh program bansos berada pada Satgas Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN).

"Program ini ada memang di kami, tetapi keputusannya ada di tim PEN-ya," katanya.

"Tidak ada masalah, nanti kita akan melihat. Jadi kami sebagai KPA-nya (Kuasa Pengguna
Anggaran) di program ini, diinisiasi didiskusikan di PEN," tambah Ida.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan,
pemerintah akan melanjutkan pemberian bantuan untuk UMKM dan subsidi upah hingga kuartal
pertama 2021.

Hal itu disampaikan Airlangga usai rapat bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara,
Jakarta, Senin (7/9/2020).

"Program lanjutan yang dijadikan prioritas untuk Bansos yaitu satu, Bansos tunai yang terkait
dengan Banpres UMKM itu akan dilanjutkan. Kedua, Bantuan Subsidi Gaji akan dilanjutkan di
kuartal pertama tahun depan," kata Airlangga lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Hal serupa juga disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menkeu melaporkan
kepada Komisi XI DPR RI mengenai keputusan pemerintah untuk melanjutkan beberapa program
bantuan sosial pada tahun 2021 mendatang.

Sri Mulyani pun mengatakan, keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan kasus Covid-19
masih akan terus bergerak, meski pemerintah juga mengharapkan keberadaan vaksin pada
tahun depan.

"Saya sampaikan kepada Komisi XI, karena tadi barusan Sidang Kabinet Paripurna, juga
tampaknya 2021 masih akan bergerak beberapa program PEN dan penanganan Covid-19 karena
kita tahu bahwa sampai akhir tahun meskipun ada harapan ada vaksin tapi Covid-19 masih ada,"
kata Sri Mulyani ketika melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI.

Sri Mulyani mengatakan, meski anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada tahun depan
lebih sedikit dari yang dialokasikan pemerintah tahun ini, namun pihaknya tidak menutup
kemungkinan adanya realokasi di beberapa pos anggaran.

.

42