Page 60 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2020
P. 60
Judul KPK Minta Data Pekerja Penerima Subsidi Dipadankan dengan Data
Pajak
Nama Media Suara Pembaruan
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL Pg2
Jurnalis F-5
Tanggal 2020-09-10 03:56:00
Ukuran 184x159mmk
Warna Warna
AD Value Rp 72.864.000
News Value Rp 364.320.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK) Ini harus dipadankan dengan SPT atau surat
pemberitahuan tahunan pajak, apakah benar perusahaan-perusahaan melaporkan pajaknya
untuk pegawai yang upahnya di bawah Rp 5 juta per bulan
positive - AIexander Marwata (None) Bisa saja, karena pemerintah daerah juga melakukan
pendataan lewat RT atau RW bisa saja menerima misalnya bantuan beras, ini yang kami
sampaikan. Jangan sampai orang menerima bantuan berkali-kali dari berbagai sumber, tapi ada
pihak lain yang berhak tetapi tidak menerima sama sekali. Ini kembali lagi masalah data
penerima bantuan
positive - AIexander Marwata (None) Bisa saja, karena pemerintah daerah juga melakukan
pendataan lewat RT atau RW bisa saja menerima misalnya bantuan beras, ini yang kami
sampaikan. Jangan sampai orang menerima bantuan berkali-kali dari berbagai sumber, tapi ada
pihak lain yang berhak tetapi tidak menerima sama sekali. Ini kembali lagi masalah data
penerima bantuan.
Ringkasan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta data pekerja penerima bantuan subsidi upah
(BSU) yang didasarkan pada data dari BPJS Ketenagakerjaan dipadankan dengan data Surat
Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak. Dengan demikian, data pekerja penerima BSU senilai Rp
600.000 per bulan dapat lebih valid. Hal ini disampaikan pimpinan KPK saat bertemu Menteri
Ketenagakerjaan. Ida Fauziah, di Gedung KPK. Jakarta, Rabu (9/9).
KPK MINTA DATA PEKERJA PENERIMA SUBSIDI DIPADANKAN DENGAN DATA
PAJAK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta data pekerja penerima bantuan subsidi upah
(BSU) yang didasarkan pada data dari BPJS Ketenagakerjaan dipadankan dengan data Surat
Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak. D
59
