Page 61 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2020

Dengan demikian, data pekerja penerima BSU senilai Rp 600.000 per bulan dapat lebih valid.
Hal ini disampaikan pimpinan KPK saat bertemu Menteri Ketenagakerjaan. Ida Fauziah, di
Gedung KPK. Jakarta, Rabu (9/9).

"Ini harus dipadankan dengan SPT atau surat pemberitahuan tahunan pajak, apakah benar
perusahaan-perusahaan melaporkan pajaknya untuk pegawai yang upahnya di bawah Rp 5 juta
per bulan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Rabu (9/9).

KPK menekankan pentingnya data yang valid dan akurat agar penyaluran subsidi upah maupun
bantuan sosial dalam bentuk lainnya tepat sasaran. Dengan demikian akan berdampak pada
meningkatnya daya beli masyarakat di tengah pandemi. Untuk itu, selain dipadankan dengan
data SPT Pajak. KPK juga meminta Kemnaker memadankan data dari BPJS Ketenagakerjaan
dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemsos). Dengan
demikian, penerima subsidi upah tidak menerima

bantuan sosial dari Kemsos yang berbasis DTKS.
Meski demikian. Alex mengakui tak tertutup kemungkinan penerima BSU menerima bansos
dalam bentuk lainnya yang didata oleh pemerintah daerah.

"Bisa saja, karena pemerintah daerah juga melakukan pendataan lewat RT atau RW bisa saja
menerima misalnya bantuan beras, ini yang kami sampaikan. Jangan sampai orang menerima
bantuan berkali-kali dari berbagai sumber, tapi ada pihak lain yang berhak tetapi tidak menerima
sama sekali. Ini

kembali lagi masalah data penerima bantuan." kata Alex, sapaan AIexander Marwata.

Diketahui, program bantuan subsidi upah yang diluncurkan pemerintah pada

Program subsidi upah itu diluncurkan pada 27 Agustus 2020 merupakan bantuan senilai Rp 2,4
juta untuk empat bulan atau Rp 600.000 per bulan bagi pekerja yang gajinya di bawah Rp 5 juta
per bulan.

Penyalurannya dibagi dua, yaitu Rp 1,2 juta untuk dua bulan pertama, dan pencairan selanjutnya
di dua bulan berikutnya juga senilai Rp 12 juta.

Terdapat 15,7 juta orang yang ditargetkan menjadi penerima bantuan dengan syarat WNI yang
dibuktikan kepemi1ikan Nomor Induk Kependudukan (NIK), terdaftar sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan dan aktif membayar iuran sampai Juni 2020. mendapat gaji/upah di bawah Rp
5 juta serta memiliki rekening bank aktif.

Dalam kesempatan ini, Ida Fauziah mengatakan, pihaknya meminta KPK untuk mengawal dan
mendampingi pelaksanaan program BSU. [F-5]

caption-

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah (kanan) memberikan keterangan pers bersama Wakil
Ketua KPK Alexander Marwata usai melakukan pertemuan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (9/9).
Pertemuan dengan KPK tersebut membahas dan berkoordiansi terkait pengawasan dan
pencegahan korupsi dana bantuan subsidi gaji Rp 600.000 per bulan kepada pekerja.

60