Page 180 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 OKTOBER 2020

"Selain pekerja bergaji di bawah 5 juta ada sektor lain yang juga membutuhkan subsidi upah ini,
yaitu guru honorer di lingkungan Kemendikbud, Kemenag, dan guru ngaji yang selama ini
membutuhkan," ujar Ida Fauziyah dalam konferensi video, Kamis, 1 Oktober 2020.

Pasalnya, Ida Fauziyah memperkirakan kementeriannya hanya dapat menyalurkan bantuan
subsidi gaji kepada 12,4 juta pekerja. Angka tersebut sesuai dengan data yang telah divalidasi
dan diserahkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Padahal, semula pemerintah menargetkan bantuan total Rp 2,4 juta untuk empat bulan tersebut
akan diserahkan kepada 15,7 juta pegawai bergaji di bawah Rp 5 juta. Namun demikian, Ida
masih belum tahu persis berapa sisa anggaran yang akan direlokasi tersebut.

"Jadi setelah realisasi dituntaskan, data masuk dan divalidasi, setelah semua clear baru kami
serahkan ke kas negara sisanya. Angka persisnya baru ketahuan sampai realisasi tahap kelima
selesai. Tapi kira-kira dana ini kami gunakan untuk 12,4 juta dan sisanya dikembalikan ke kas
negara," ujar Ida Fauziyah.
Tempo menghitung, anggaran yang tersisa adalah untuk penyaluran subsidi upah 3,3 juta
pegawai. Apabila setiap pegawai mendapat Rp 2,4 juta, maka anggaran yang direlokasi bakal
mencapai sekitar Rp 7,9 triliun.

Seperti diketahui, BP Jamsostek telah menyerahkan data dalam enam gelombang sejak 24
Agustus 2020. Pada gelombang pertama, data yang diserahkan adalah 2,5 juta. Setelah itu,
gelombang kedua 3 juta, gelombang ketiga 3,5 juta, serta gelombang keempat 2,8 juta.

Teranyar, BP Jamsostek menyerahkan 578.230 nomor rekening pada 29 September 2020 dan
40.358 nomor rekening pada 30 September. "Kami sudah terima data gelombang keenam tapi
karena data tambahan, kami masukkan ke data batch 5, yaitu totalnya menjadi 618.588 nomor
rekening," ujar dia.

Direktur Utama BP Jamsostek Agus Susanto mengatakan lembaganya sejatinya telah
mengumpulkan 14,8 juta data nomor rekening calon penerima subsidi gaji.

Namun setelah melalui proses validasi berlapis, sebanyak 2,4 juta nomor rekening dianggap tidak
valid. Sehingga, total nomor rekening yang diserahkan ke Kemenaker adalah untuk 12,4 juta
penerima.

Agus mengatakan sedikitnya ada dua penyebab 2,4 juta data nomor rekening tersebut tidak bisa
dilanjutkan prosesnya, antara lain sebanyak 1,8 juta atau 75 persen dari data yang tidak valid
adalah tidak sesuai kriteria Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020. Kriteria
yang dimaksud adalah berpenghasilan di bawah Rp 5 juta.

Selain karena tidak memenuhi kriteria, data tidak bisa diteruskan sebagai penerima subsidi upah
adalah lantaran gagal konfirmasi ulang. Hal ini terjadi pada 600 ribu nomor rekening atau 25
persen dari data yang tidak dilanjutkan.

Tak Capai Target, Subsidi Upah Hanya Disalurkan ke 12,4 Juta Pekerja.

179