Page 100 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020
P. 100

Rp 5 juta. Ida pun memastikan, para penerima subsidi itu adalah pekerja swasta yang bukan
              pegawai negeri sipil (PNS) atau pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
              Selain itu, lanjut Ida, Mereka juga harus aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK)
              dengan iuran di bawah Rp 150.000 per bulan atau setara gaji di bawah Rp 5 juta per bulan.
              "Penerima  subsidi  gaji  adalah  pekerja  yang  membayar  iuran  BPJS  Ketenagakerjaan.  Hal  ini
              sebagai apresiasi bagi para pekerja yang terdaftar dan membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan,"
              ujar Ida.

              Berikut deretan fakta terkait pemberian  insentif  bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp
              5 juta dihimpun  Liputan6.com  :  Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio
              Nathan Kacaribu mengatakan pemerintah akan memberikan  insentif  bagi pekerja dengan upah
              Rp 5 juta per bulan berupa cash transfer sebesar Rp2,4 juta per orang.

              "Pemberian insentif atau cash transfer ke pekerja yang penghasilannya Rp 5 juta per bulan.
              Besarannya itu akan bergerak sekitar Rp 2,4 juta per orang," katanya dikutip dari  Antara  ,
              Kamis, 6 Agustus 2020.

              Di sisi lain, Febrio menuturkan pemberian insentif tersebut saat ini masih dalam tahap finalisasi
              terkait  mekanisme  pembayaran  antara  langsung  diberikan  dalam  satu  waktu  atau  bertahap.
              "Apakah nanti dibayarnya sekali atau berapa kali pembayaran itu sedang kita finalisasi," ucap
              dia.

              Ia  memastikan  pihaknya  akan  berkomunikasi  secara  intens  dengan  pihak  Satuan  Tugas
              Pemulihan  Ekonomi  Nasional  sehingga  dapat  ditentukan  skema  dan  mekanisme  yang  paling
              tepat dan cepat.

              Menurutnya, ketepatan dan kecepatan dalam penyaluran insentif merupakan hal yang sangat
              penting sehingga pemerintah akan mengumpulkan data terkait calon penerimanya. "Ini yang
              sedang kita pikirkan bagaimana caranya agar efisien karena memang kita tidak punya data.
              Datanya  itu  kita  kumpulkan  semua  dan  dipastikan  bahwa  ini  lengkap  dan  bisa
              dipertanggungjawabkan," terang Febrio.

              Febrio juga menegaskan penyaluran insentif pemerintah kepada pekerja dengan upah di bawah
              Rp5 juta ini akan dilaksanakan dengan tata kelola yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
              "Ini kerja keras birokrat dengan harapan agar uang bisa sampai dengan solusi pas dan tepat.
              Itu keyword-nya," tegas Febrio.

              Pemerintah akan segera menyalurkan bantuan  insentif  Rp 2,4 juta kepada 13 juta tenaga kerja
              di sektor formal dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan. Pemberiannya akan dilakukan dalam
              dua tahap pada kuartal III dan IV tahun ini, atau Rp 1,2 juta di tiap tahap.

              Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin
              (BGS)  menuturkan,  bantuan  tersebut  hanya  diberikan  kepada  tenaga  kerja  formal  lantaran
              segmen masyarakat lainnya sudah menerima insentif lain dalam bermacam bentuk.

              "Memang pak presiden menyadari bahwa 29 juta rakyat termiskin sudah diberikan bermacam
              bantuan.  Jadi  contohnya  PKH  itu  berkisar  antara  600  ribu  sampai  1  juta.  Bansos  dan  kartu
              sembako itu Rp 200 ribu per bulan. Kemudian program untuk yang di-PHK besarannya sekitar
              Rp  3,6  juta  dalam  4  bulan,"  paparnya  dalam  sesi  teleconference,  Jumat,  7  Agustus  2020.
              "Sehingga  memang  diharapkan  ini  justru  mengurangi  kesenjangan  sosial,  karena  segmen-
              segmen lain sudah diberikan bantuan," dia menambahkan.

              Dikatakannya, pemerintah juga menyadari sebagian besar tenaga kerja formal secara ekonomi
              kini  turut  kesulitan  akibat  wabah  pandemi  Covid-19.  Banyak  di  antara  mereka  yang  harus
              dirumahkan atau terkena pemotongan gaji.
                                                           98
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105