Page 108 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020
P. 108
Hal tersebut dikatakan Menaker Ida saat memberikan arahan konkret pemulihan ekonomi
nasional di bidang ketenagakerjaan di hadapan Kadisnaker Kabupaten/Kota seluruh Jawa Barat,
di Bandung, Minggu (9/8).
Secara nasional, hingga 31 Juli 2020, total pekerja formal maupun informal yang terdampak
Covid-19 mencapai lebih dari 3,5 juta orang. Dari jumlah tersebut, data yang sudah di-cleansing
kemnaker dengan BPJS Ketenagakerjaan mencapai 2.146.667 orang (yang terdata by name by
address).
Data yang sudah cleansing tersebut terdiri dari pekerja formal yang dirumahkan mencapai
1.132.117 orang dan pekerja formal yang di-PHK sebanyak 383.645 orang. Sedangkan pekerja
sektor informal yang terdampak mencapai 630.905 orang.
Menurut Menaker Ida, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo terkait mitigasi dampak
pandemi di bidang ketenagakerjaan, Pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional
berupaya meringankan beban pekerja ter-PHK melalui berbagai stimulus, termasuk menyalurkan
berbagai bantuan sosial bagi para korban PHK, Kartu Prakerja, program padat karya, dan
kewirausahaan untuk penyerapan tenaga kerja yang terdampak pandemi.
Bahkan kata Menaker Ida, pemerintah akan memberikan stimulus berupa subsidi upah kepada
para pekerja peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan yang penghasilannya dibawah Rp5 juta.
"Subsidi upah diberikan sebesar Rp600 ribu per bulan selama empat bulan dan akan diberikan
per dua bulan sekali. Artinya, satu kali pencairan, pekerja akan menerima uang subsidi sebesar
Rp1,2 juta," ungkap Ida.
Menurutnya, dengan adanya stimulus seperti ini, maka daya beli masyarakat akan mulai
meningkat. Sehingga akan berdampak pada pertumbuhan positif perekonomian Indonesia di
kuartal III dan IV.
"Saya mengajak kepada Bapak/Ibu Kadisnaker Kab/Kota untuk bersama sama gotong royong
dan menjaga soliditas moral sosial guna serius dalam penanganan dan pemulihan disektor
ketenagakerjaan yang ada di Jawa Barat," ungkap Ida.
Sementara itu ditemui di tempat yang sama, Kadisnakertrans Provinsi Jawa Barat, Rachmat
Taufik Garsadi, mengungkapkan bahwa kondisi ketenagakerjaan yang ada di Jawa Barat saat ini
tingkat angka pengangguran terbuka di Jawa Barat masih cukup tinggi. Ditambah lagi, masih
tingginya angka disparitas UMK ditingkat Kabupaten/Kota, yang berdampak pada minimnya
produktivitas dan daya saing keterampilan yang ada di Jawa Barat.
"Tentu Kami di provinsi meminta bantuan arahan dari pusat dan Bu Menteri agar sarana dan
prasarana pelatihan di Jawa Barat dan permasalahan lainnya dapat diatasi dengan baik," ungkap
Taufik.
106
