Page 113 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020
P. 113
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah, mengatakan, RUU Cipta Kerja telah melalui proses
pembahasan secara tripartit, yakni antara pemerintah dengan unsur serikat pekerja dan unsur
pengusaha. Prosesnya akan segera dibahas kembali di DPR RI.
Dari hasil pembahasan secara tripartit, katanya, dihasilkan beberapa pokok materi-materi yang
ada di klaster ketenagakerjaan. Pertama, dalam mendukung ekosistem investasi, tidak hanya
fokus pada penguatan perlindungan tenaga kerja dan peningkatan peran tenaga kerja, tapi juga
perlu memperhatikan kesejahteraan pekerja/buruh.
MENAKER PASTIKAN PERLINDUNGAN HAK PEKERJA JADI PERTIMBANGAN
PENTING DALAM RUU CIPTA KERJA
Laporan wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam , BANDUNG - Menteri
Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah, mengatakan, RUU Cipta Kerja telah melalui proses
pembahasan secara tripartit, yakni antara pemerintah dengan unsur serikat pekerja dan unsur
pengusaha. Prosesnya akan segera dibahas kembali di DPR RI.
Dari hasil pembahasan secara tripartit, katanya, dihasilkan beberapa pokok materi-materi yang
ada di klaster ketenagakerjaan. Pertama, dalam mendukung ekosistem investasi, tidak hanya
fokus pada penguatan perlindungan tenaga kerja dan peningkatan peran tenaga kerja, tapi juga
perlu memperhatikan kesejahteraan pekerja/buruh.
"Kemudian kewajiban memiliki RPTKA (rencana penggunaan tenaga kerja asing) yang telah
disahkan oleh pemerintah pusat bagi pemberi kerja yang mempekerjakan TKA," katanya di
Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Minggu (9/8/2020).
Syarat-syarat perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), tetap diatur dan disesuaikan dengan
kebutuhan serta perkembangan dinamika ketenagakerjaan saat ini dan di masa mendatang.
Ia menambahkan, hal yang disetujui adalah poin dalam alih daya atau outsourcing ,
perlindungan hak-hak pekerja atau buruh alih daya atau outsourcing adalah yang terpenting.
Dibahas juga tentang pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat yang harus tetap
mempertimbangkan keselamatan dan kesehatan kerja serta peningkatan produktivitas kerja.
"Formula upah minimum tidak hanya memuat variabel pertumbuhan ekonomi, tetapi juga inflasi,
dan pertimbangan pentingnya produktivitas tenaga kerja. Perlu pertimbangan lebih cermat
mengenai rumusan atau dasar perhitungan kompensasi PHK," katanya.
Ia menambahkan, dibahas juga mengenai perlindungan dalam bentuk penambahan program
jaminan sosial yang baru berupa jaminan kehilangan pekerjaan, dapat diterima sepanjang tidak
menambah beban pengusaha dan pekerja.
"Mengingat pentingnya pembahasan RUU Cipta Kerja untuk penguatan ekosistem
ketenagakerjaan dalam menghadapi tantangan-tantangan ketenagakerjaan yang ada saat ini
dan di masa yang akan datang, kami mengharapkan kolaborasi dan sinergi dari rekan-rekan di
disnaker daerah," ujar Ida.
Menurutnya, pandemi Covid-19 juga menyebabkan tantangan pembangunan ketenagakerjaan
menjadi lebih kompleks. Dampak perekonomian yang disebabkan oleh pandemi pada akhirnya
juga berdampak kepada para pekerja di Jabar.
Data pekerja terdampak imbas Covid-19 yang dihimpun Kemnaker hingga 31 Juli 2020
menunjukkan secara total baik pekerja formal maupun informal di Provinsi Jabar mencapai lebih
111
