Page 116 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020
P. 116
Ringkasan
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Andri Yansyah,
mengatakan, umumnya protokol kesehatan yang dilanggar perkantoran, adalah pelanggaran
maksimal 50% dari jumlah keseluruhan karyawan. Ketentuan ini dilanggar karena perkantoran
berusaha mengejar target yang telah ditetapkan.
PERKANTORAN LANGGAR ATURAN KAPASITAS MAKSIMAL 50% KARENA KEJAR
TARGET
Jakarta, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Andri
Yansyah, mengatakan, umumnya protokol kesehatan yang dilanggar perkantoran, adalah
pelanggaran maksimal 50% dari jumlah keseluruhan karyawan. Ketentuan ini dilanggar karena
perkantoran berusaha mengejar target yang telah ditetapkan.
"Biasanya ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan (perkantoran) yang kejar target. Alasannya,
sudah banyak pesanan, sudah kontrak dengan pihak ketiga, sehingga harus diselesaikan, karena
itu dia harus mempekerjakan lebih dari 50% karyawan," ujar Andri saat dihubungi, Minggu
(9/8/2020).
Selain itu, kata Andri, ada juga perkantoran yang melanggar protokol kesehatan kapasitas
maksimal 50% karena tuntutan pelanggan atau konsumen.
Dia mencontohkan, perusahaan-perusahaan asuransi di mana konsumen atau pelanggannya
ingin bertemu langsung dan datang ke kantor untuk meminta kejelasan atas klaim yang diajukan.
"Akibatnya, timbullah antrean yang panjang. Dengan timbulnya antrean yang panjang, sehingga
dia harus mempekerjakan karyawannya di atas 50% supaya tidak terjadi antrean yang panjang,"
tutur dia.
Meskipun demikian, kata Andri, pihaknya telah menegakkan aturan terhadap perkantoran yang
melanggar tersebut.
Dia menegaskan penegakan aturan ini semata-mata untuk menyelamatkan perkantoran dan
karyawan yang berkerja agar terhindar dari Covid-19.
"Itu alasan mereka, tetapi kita tetap menegakkan aturan sesuai dengan ketentuan," tandasnya.
Sidak Lebih lanjut Andri mengatakan, selama ini pihaknya mengawasi dan menindak melalui
inspeksi mendadak (sidak) dan menindaklanjuti laporan masyarakat.
Sidak, kata dia, tidak bisa dilakukan pada semua perkantoran karena jumlah sumber daya
manusia pihaknya tidak sebanding jumlah perkantoran atau perusahaan di Jakarta.
"Laporan ini ada yang dari eksternal dan ada yang dari internal. Eksternal dari media,
masyarakat. Kita juga lebih banyak melakukan pemeriksaan dari internal perusahaan itu sendiri.
Terkadang karyawan di perusahaan atau perkantoran tersebut yang melakukan laporan.
Biasanya laporan itu lebih valid. Kita dalam hal ini, akan melakukan perlindungan yang
melaporkan melalui internal," jelas dia.
Pemprov DKI, kata Andri, juga sedang menyusun revisi Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun
2020 tentang Pelaksanaan PSBB Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif.
Dalam revisi ini, kata dia, salah saya yang akan diatur adalah sanksi terhadap perkantoran yang
menutup-nutupi jika ada karyawan yang terpapar Covid-19.
114
