Page 118 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020
P. 118
Judul DPRD: Tak Boleh Ada Intimidasi atau PHK Bagi Karyawan yang Lapor
Pelanggaran Protokol Kesehatan
Nama Media sindonews.com
Newstrend Protokol Kesehatan di Perkantoran
Halaman/URL https://metro.sindonews.com/read/128024/171/dprd-tak-boleh-ada-
intimidasi-atau-phk-bagi-karyawan-yang-lapor-pelanggaran-protokol-
kesehatan-1596985734
Jurnalis Bima Setiyadi
Tanggal 2020-08-09 23:32:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PPK & K3
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Justin Adrian (Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta) Kami mendesak Pemprov DKI
memberi jaminan keamanan dan perlindungan bagi karyawan yang melapor adanya pelanggaran
PSBB di kantor mereka. Jumlah perusahaan di Jakarta ada ribuan, tidak mungkin bisa disidak
satu persatu. Kita harus mendorong karyawan aktif melaporkan dengan jaminan tidak boleh ada
intimidasi ataupun PHK bagi mereka yang melapor
negative - Justin Adrian (Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta) Jika karyawan tidak disediakan
jalur untuk melapor, yang terjadi malah informasi simpang siur yang merugikan perusahaan
Ringkasan
Perkantoran di Jakarta menjadi kluster penularan Covid-19 terbesar setelah pasar tradisional.
Pemprov DKI Jakarta diminta melindungi karyawan yang melaporkan pelanggaran protokol
kesehatan Covid-19 di kantornya.
DPRD: TAK BOLEH ADA INTIMIDASI ATAU PHK BAGI KARYAWAN YANG LAPOR
PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN
Perkantoran di Jakarta menjadi kluster penularan Covid-19 terbesar setelah pasar tradisional.
Pemprov DKI Jakarta diminta melindungi karyawan yang melaporkan pelanggaran protokol
kesehatan Covid-19 di kantornya.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Justin Adrian mengatakan, perkantoran menjadi kluster
penularan Covid-19 terbesar dengan sekurangnya 90 kluster dengan 459 kasus positif.
116
