Page 133 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020
P. 133

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan di Provinsi  Jawa Barat  mencapai lebih
              dari 342.772 orang pekerja formal maupun informal yang terdampak.
              Angka ini berdasarkan data yang dihimpun Kemnaker, dengan bantuan dari Disnaker Pemda,
              hingga 31 Juli 2020  "Tentu dengan kondisi dan tantangan ketenagakerjaan di Provinsi Jawa
              Barat ini perlu untuk segera ditindaklanjuti sesegera mungkin agar kita bisa tekan laju dampak
              Covid-19 ini kedepannya," kata Ida dalam keterangannya, Minggu (9/8/2020).

              Saat itu menteri kabinet Indonesia Maju itu baru saja memberikan arahan konkrit pemulihan
              ekonomi nasional di bidang ketenagakerjaan di hadapan Kadisnaker Kab/Kota seluruh  Jawa
              Barat  , di Bandung.

              Hingga  31  Juli  2020  menunjukkan  secara  total  baik  pekerja  formal  maupun  informal  yang
              terdampak COVID-19 mencapai lebih dari 3,5 juta orang secara nasional.

              Sedangkan dari data yang sudah di cleansing kemnaker dengan BPJS Ketenagakerjaan mencapai
              2.146.667 orang yang terdata by name by address.

              Data  yang  sudah  cleansing  tersebut  terdiri  dari  pekerja  formal  yang  dirumahkan  mencapai
              1.132.117 orang, sementara pekerja formal yang di-PHK mencapai 383.645 orang.

              Sedangkan pekerja sektor informal yang terdampak mencapai 630.905 orang.

              Ida meyakinkan, pemerintah telah berupaya menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional
              berupaya meringankan beban pekerja ter-PHK melalui berbagai stimulus.

              Termasuk  menyalurkan  berbagai  bantuan  sosial  bagi  para  korban  PHK,  kartu  prakerja  serta
              masifikasi  program  padat  karya  dan  kewirausahaan  untuk  penyerapan  tenaga  kerja  yang
              terdampak pandemi.

              "Ini  sesuai  dengan  arahan  Presiden  Jokowi  terkait  mitigasi  dampak  pandemi  di  bidang
              ketenagakerjaan," katanya.
              Ida  menambahkan  pemerintah  akan  memberikan  stimulus  berupa  subsidi  upah kepada para
              pekerja peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan yang penghasilannya dibawah 5 juta rupiah.

              Subsidi upah diberikan sebesar Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan dan akan diberikan
              per dua bulan sekali. "Artinya, satu kali pencairan, pekerja akan menerima uang subsidi sebesar
              Rp1,2 juta", ungkap Ida.

              Menurutnya,  dengan  adanya  stimulus  seperti  ini,  maka  daya  beli  masyarakat  akan  mulai
              meningkat  sehingga  akan  berdampak  pada  pertumbuhan  positif  perekonomian  Indonesia  di
              kuartal III dan IV kedepannya. "Saya mengajak kepada Bapak/Ibu Kadisnaker Kab/Kota untuk
              bersama sama gotong royong dan menjaga soliditas moral sosial guna serius dalam penanganan
              dan pemulihan disektor ketenagakerjaan yang ada di  Jawa Barat  ", ungkap Ida.

              Sementara itu ditemui ditempat yang sama, Kadisnaker Provinsi  Jawa Barat  Rachmat Taufik
              Garsadi membenarkan tingkat angka pengangguran terbuka di  Jawa Barat  masih cukup tinggi.


              Masih  tingginya  angka  disparitas  UMK  ditingkat  Kab/Kota,  yang  berdampak  pada  minimnya
              produktivitas dan daya saing keterampilan yang ada di  Jawa Barat. "Tentu Kami di provinsi
              meminta bantuan arahan dari pusat dan Bu Menteri agar sarana dan prasarana pelatihan di
              Jawa Barat  dan permasalahan lainnya dapat diatasi dengan baik," ungkap Taufik..





                                                           131
   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138