Page 135 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020

Di hadapan lebih dari 30 perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi se-Jawa Barat, Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Bandung, Minggu (9/8/2020), meminta perangkat untuk
berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam
pendataan pekerja yang mendapat bantuan. Hal tersebut dilakukan agar penyampaian bantuan
sosial bisa dilaksanakan dengan tepat sasaran.

Ida menjelaskan, data peserta BPJS Ketenagakerjaan di Jawa Barat yang telah masuk sebagai
penerima bantuan baru sekitar 48.000 pekerja dari total lebih dari 208.000 peserta yang masuk.
Padahal, potensi penerima bantuan dari Jabar termasuk tinggi karena memiliki angkatan kerja
lebih dari 20 juta jiwa.

Angka tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan. Ida memaparkan, pemberian insentif
kepada pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 15,7 juta pekerja. Dana
tersebut akan diberikan langsung kepada peserta BPJS selama empat bulan untuk menjaga daya
beli masyarakat di masa pandemi sebesar Rp 600.000 per bulan.

"Di kuartal II pertumbuhan ekonomi di Indonesia minus 5,32 persen dibandingkan dengan
periode sebelumnya. Uang ini lumayan untuk meningkatkan daya beli. Segala cara ditempuh
agar tidak terjadi resesi," tuturnya.

Ida mengatakan, pemberian dana ini menjadi salah satu upaya pemerintah pusat untuk
mencegah resesi akibat pandemi Covid-19 selain bantuan sosial yang diberikan kepada warga
sasaran. Dia berharap penerima bantuan dapat menggunakan dana konsumsi ini untuk produk
dalam negeri sehingga ada simbiosis mutualisme kepada pelaku UMKM.

"Ini sebagai bentuk apresiasi kami kepada para pekerja yang telah berkontribusi kepada BPJS
Ketenagakerjaan dan untuk memudahkan sasaran bantuan dari segi administrasi. Bagi pekerja
lainnya masih kami bahas upaya penyelesaiannya," tutur Ida.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jabar Rachmat Taufik Garsadi menyatakan
tengah berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam mendata pekerja yang mendapatkan
bantuan dari pemerintah. Pendataan masih dalam proses karena pandemi Covid-19 membuat
pihaknya mendata ulang peserta yang berhak menerima.

Beberapa data yang dihimpun berkaitan dengan syarat penerima insentif tersebut, di antaranya
pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 5 juta. Selain itu, penerima bantuan ini berasal dari
pekerja yang terdampak pandemi dari segi pengurangan sif kerja akibat penerapan protokol
kesehatan.

"Berdasarkan arahan dari Menteri Ketenagakerjaan, kami targetkan satu bulan ini semua data
dapat dirampungkan. Kami akan bicarakan dengan perangkat dinas dari kabupaten dan kota
serta BPJS. Apalagi angkatan kerja di Jabar lebih dari 20 juta jiwa," ujarnya..

133