Page 138 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020
P. 138
"Kita buka bertahap dimulai dari yang zona hijau, kuning, dan oranye. Sekarang kan banyak
yang merah. Sebenarnya tidak ada kepentingan negara menunda CPMI berangkat, karena
sebenarnya rugi, tapi karena ini untuk perlindungan," ujar Ida saat menggelar Diskusi dengan
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) se-Jabar di Kota Bandung, Minggu
(9/8).
Ida mengatakan setiap CPMI yang berangkat wajib melakukan swab test PCR untuk mendeteksi
Covid-19 di dalam negeri sebelum diberangkatkan. Kemudian, mereka akan menjalani karantina
14 hari. Setelah datang ke negara penempatan, CPMI kembali wajib melakukan tes PCR dan
dikarantina kembali selama 14 hari.
Saat ini, kata Ida, CPMI tidak bisa pergi melalui calo. Mereka harus pergi bekerja melalui lembaga
resmi. Mereka harus mendapat peningkatan kompetensi yang bebannya ada pada pemerintah.
"Sebelum Covid-19, kami sudah meminta ke Menteri Keuangan RI agar mengalokasikan
anggaran untuk peningkatan CPMI dari program kartu prakerja. Kami juga minta, daerah harus
ada kontribusi juga," katanya.
Seiring kebijakan new normal yang diterapkan sejumlah negara mulai akhir Juli lalu, katanya,
pemerintah telah membuka kembali penempatan CPMI di sejumlah negara yang sudah dapat
menerima CPMI.
Penempatan CPMI di masa adaptasi kebiasaan baru ini diatur berdasarkan Keputusan Menteri
Ketenagakerjaan nomor 294 tahun 2020.
Pembukaan kembali penempatan CPMI ke negara penempatan akan dilakukan secara bertahap
dengan mempertimbangkan negara penempatan, sektor pekerjaan, jenis pekerjaan dan tahapan
proses penempatan.
CPMI yang diprioritaskan adalah yang sudah memiliki visa, sudah terdaftar di SISKOP2MI dan
yang melalui P3MI yang telah memiliki SIP2MI.
Pihaknya juga akan memastikan CPMI tidak boleh dibebankan biaya sebagai akibat dari
penerapan protokol kesehatan.
"Melalui forum ini saya ingin mensosialisasikan hal ini sekaligus meminta dukungan rekan-rekan
disnaker pemda untuk pelaksanaan proses penempatan CPMI di masa adaptasi kebiasaan baru,"
katanya.
Sebelumnya, menurut data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), terdapat
88.973 CPMI yang ditunda keberangkatannya karena pandemi.
BP2MI akan memprioritaskan keberangkatan para pekerja yang memenuhi tiga kriteria.
Tiga kriteria tersebut yakni sudah terdaftar di Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (SISKOP2MI), ditempatkan oleh perusahaan penempatan berizin, dan sudah memiliki
visa kerja. Kriteria ini termuat dalam edaran terkait dengan pelaksanaan penempatan pekerja
migran Indonesia (PMI) dalam masa adaptasi kebiasaan baru.
BP2MI menerbitkan edaran terkait dengan pelaksanaan penempatan PMI dalam masa adaptasi
kebiasaan baru guna memastikan prosesnya dilakukan dengan protokol kesehatan secara ketat.
(Sam).
136