Page 138 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020
P. 138

"Kita buka bertahap dimulai dari yang zona hijau, kuning, dan oranye. Sekarang kan banyak
              yang  merah.  Sebenarnya  tidak  ada  kepentingan  negara  menunda  CPMI  berangkat,  karena
              sebenarnya rugi, tapi karena ini untuk perlindungan," ujar Ida saat menggelar Diskusi dengan
              Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) se-Jabar di Kota Bandung, Minggu
              (9/8).

              Ida mengatakan setiap CPMI yang berangkat wajib melakukan swab test PCR untuk mendeteksi
              Covid-19 di dalam negeri sebelum diberangkatkan. Kemudian, mereka akan menjalani karantina
              14 hari. Setelah datang ke negara penempatan, CPMI kembali wajib melakukan tes PCR dan
              dikarantina kembali selama 14 hari.

              Saat ini, kata Ida, CPMI tidak bisa pergi melalui calo. Mereka harus pergi bekerja melalui lembaga
              resmi. Mereka harus mendapat peningkatan kompetensi yang bebannya ada pada pemerintah.

              "Sebelum  Covid-19,  kami  sudah  meminta  ke  Menteri  Keuangan  RI  agar  mengalokasikan
              anggaran untuk peningkatan CPMI dari program kartu prakerja. Kami juga minta, daerah harus
              ada kontribusi juga," katanya.

              Seiring kebijakan new normal yang diterapkan sejumlah negara mulai akhir Juli lalu, katanya,
              pemerintah telah membuka kembali penempatan CPMI di sejumlah negara yang sudah dapat
              menerima CPMI.
              Penempatan CPMI di masa adaptasi kebiasaan baru ini diatur berdasarkan Keputusan Menteri
              Ketenagakerjaan nomor 294 tahun 2020.

              Pembukaan kembali penempatan CPMI ke negara penempatan akan dilakukan secara bertahap
              dengan mempertimbangkan negara penempatan, sektor pekerjaan, jenis pekerjaan dan tahapan
              proses penempatan.

              CPMI yang diprioritaskan adalah yang sudah memiliki visa, sudah terdaftar di SISKOP2MI dan
              yang melalui P3MI yang telah memiliki SIP2MI.

              Pihaknya  juga  akan  memastikan  CPMI  tidak  boleh  dibebankan  biaya  sebagai  akibat  dari
              penerapan protokol kesehatan.

              "Melalui forum ini saya ingin mensosialisasikan hal ini sekaligus meminta dukungan rekan-rekan
              disnaker pemda untuk pelaksanaan proses penempatan CPMI di masa adaptasi kebiasaan baru,"
              katanya.
              Sebelumnya, menurut data Badan Pelindungan  Pekerja Migran Indonesia  (BP2MI), terdapat
              88.973 CPMI yang ditunda keberangkatannya karena pandemi.

              BP2MI akan memprioritaskan keberangkatan para pekerja yang memenuhi tiga kriteria.

              Tiga kriteria tersebut yakni sudah terdaftar di Sistem Komputerisasi Pelindungan  Pekerja Migran
              Indonesia  (SISKOP2MI), ditempatkan oleh perusahaan penempatan berizin, dan sudah memiliki
              visa kerja. Kriteria ini termuat dalam edaran terkait dengan pelaksanaan penempatan pekerja
              migran Indonesia (PMI) dalam masa adaptasi kebiasaan baru.

              BP2MI menerbitkan edaran terkait dengan pelaksanaan penempatan PMI dalam masa adaptasi
              kebiasaan baru guna memastikan prosesnya dilakukan dengan protokol kesehatan secara ketat.
              (Sam).






                                                           136
   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143