Page 20 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020
P. 20
Sehingga, total tiap karyawan menerima bantuan Rp 2,4 juta. Menteri BUMN menyebutkan
tujuan pemerintah menggelontorkan bantuan adalah untuk mendorong konsumsi masyarakat di
tengah pandemi Covid-19 .
Hal ini penting untuk menggerakkan perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi,
sebagaimana dilansir Kompas.com .
Lantas bagaimana cara mendapatkannya dan apa saja persyaratannya? Cara mendapatkan
bantuan dana: Dilansir Kompas.com , setiap karyawan yang terdampak Covid-19 akan akan
mendapat bantuan Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan, mulai bulan September 2020.
Nah, selanjutnya, bantuan akan langsung diberikan per dua bulan ke rekening masing-masing
pekerja.
Sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan.
Namun, karyawan swasta yang menerima bantuan ini harus terdaftar di Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan berpenghasilan dibawah Rp 5 juta.
Syarat mendapatkan bantuan dana: - Karyawan swasta terdaftar di BPJS Bantuan dana ini
diperuntukkan bagi karyawan swasta yang menerima bantuan ini harus terdaftar di Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan berpenghasilan di bawah Rp 5 juta
per bulan.
- Bukan pekerja PNS dan BUMN Fokus bantuan pemerintah ini adalah 13,8 juta pekerja non PNS
dan BUMN.
Mereka, aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp150.000 per bulan
atau setara dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan.
- Penerima bantuan karyawan terdampak Covid-19 Penerima bantuan dana Rp 600 ribu bagi
pekerja swasta yang bergaji dibawah Rp 5 juta.
Mereka terdampak covid-19, namun masih bekerja.
- Penerima bantuan berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan Bantuan dana ini
diperuntukkan bagi karyawan swasta yang terdampak Covid-19 berpenghasilan di bawah Rp 5
juta per bulan.
Pro kontra bantuan Pemerintah Rp 600.000 untuk karyawan swasta: - Dinilai Diskriminatif
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mendukung pemerintah
memberi bantuan kepada karyawan dengan gaji minim.
Namun, ia meminta pemberian bantuan dari pemerintah tidak hanya diberikan kepada karyawan
yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
"Pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta dan tidak terdaftar di BPJS Naker pun harus mendapat
subsidi upah juga.
Pakai saja data TNP2K Sekretariat Wapres atau data BPJS Kesehatan," kata Said Iqbal, dikutip
Tribunnews.com dari Kompas.com .
Said Iqbal mengatakan, semua buruh adalah rakyat Indonesia yang membayar pajak dan
mempunyai hak yang sama sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Prinsipnya seluruh karyawan bergaji di bawah Rp 5 juta harus mendapatkan bantuan dari
pemerintah tanpa melihat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
18
