Page 21 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020
P. 21
"Jadi negara tidak boleh melakukan diskriminasi," kata Said Iqbal.
Menurut Said, karyawan yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan bukanlah
salah karyawan tersebut.
"Yang salah adalah pengusaha yang nakal, bukan buruhnya. Karena menurut Undang-Undang
BPJS, yang wajib mendaftarkan buruh sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah
pengusaha," ucapnya.
Hal senada juga disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and
Finance, Tauhid Ahmad. Taufiq menilai tidak adil jika pemerintah hanya memberi bantuan pada
13,8 juta pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
Padahal secara keseluruhan, jumlah buruh dan pegawai di Indonesia mencapai 52,2 juta orang.
"Ada ketidakadilan kalau itu diterapkan dan kenapa hanya peserta BPJS yang dijadikan dasar,
semua merasa berhak kalau konteksnya pekerja," ujarnya.
- Dinilai Tak Efektif dan Tak Tepat Sasaran Taufiq juga menilai, pemberian insentif kepada
karyawan swasta tersebut berisiko kian meningkatkan kesenjangan masyarakat.
Dia menilai Pemerintah tidak memperhitungkan besaran pengeluaran antar masyarakat dengan
gaji di bawah Rp 5 juta tersebut. "Untuk penghasilan upah buruh saja Rp 2,9 juta per bulan.
Jadi yang Rp 5 juta itu bukan buruh, dan dia juga dapat (bantuan).
Ini timbulkan kesenjangan antara Rp 2,9 juta sampai yang Rp 5 juta," ujar dia. Taufiq
menambahkan, masyarakat dengan gaji mendekati Rp 5 juta tidak masuk dalam kategori
penduduk miskin.
Penduduk yang masuk dalam kategori miskin adalah mereka yang memiliki pengeluaran di
bawah Rp 2,3 juta per bulan. BLT kepada karyawan tersebut tidak akan tepat sasaran dan tidak
akan efektif dalam mendongkrak kinerja perekonomian.
(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Kompas.com/Ihsanuddin).
19
