Page 347 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020

Sesuai SK 1477 Tahun 2020, jumlah karyawan dibatasi per liari maksimal 50 persen dengan
sistem s/lift, yaitu shift pertama pukul 07.00 sampai 16.00 WIB dan shift kedua pukul 09.00
sampai 18.00.

Kepala Disnaker DKI Jakarta, Andri Yansyah, meluruskan jumlah perkantoran yang ditutup. Yang
benar adalah sebanyak 31 kantor yang ditutup sementara, bukan 26 kantor seperti diberitakan
sebelumnya.

"Kami memohon maaf atas kesalahan administrasi yang terjadi. Saya luruskan bahwa yang benar
adalah 31 kantor yang ditutup sementara," kata Andri di Jakarta, Kamis (6/8).

Dari 31 kantor, 24 di antaranya ditutup sementara karena ada laporan kasus positif Covid- 19.
Sedang tujuh kantor lainnya ditutup sementara karena melanggar protokol Kesehatan.

Andri mengapresiasi perusahaan maupun perkantoran yang telah kooperatif dalam melaporjan
kasus positif Covid-19 yang menjangkiti pegawainya kepada Disnakertrans DKI Jakarta.

"Karena ini bukan suatu kejelekan atau aib terhadap perusahaan tersebut, malah justru kami
sangat berterima kasih karena sudah menjalankan protokol Covid-19 saat karyawannya
terpapar.ini sangat membantu dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19,"
terangnya.

Dia mengimbau seluruh perkantoran dan perusahaan di Jakarta dapat melakukan hal sama. Jujur
dan terbuka melaporkan jika ada kasus positif Covid-19 di tempatnya bekerja. Supaya dapat
dilakukan tindakan pencegahan penyebaran virus ini dengan segera.

"Penutupan karena kasus positif Covid-19 ini tidak berarti dilakukan pada seluruh gedung
perkantoran. Namun, hanya pada area yang ditemukan pegawai terjangkit Covid-19. Kecuali,
kasus positif Covid-19 di perkantoran tersebut terjadi secara masif. Penutupannya juga hanya 3
hari, untuk dilakukan desinfeksi pada area tersebut," kata Andri.

Denda Rp 25 Juta

Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Naketrans) Kota

Jakarta Selatan memberi denda kepada tiga perusahaan yang kedapatan melanggar aturan kerja
di masa PSBB transisi.
Kepala Suku Dinas (Kasudin) Naketrans Kota Jakarta Selatan, Sudrajat mengatakan, ketiga
perusahaan tersebut kedapatan melanggar batas maksimal jumlah karyawan yang masuk kerja
di masa PSBB transisi.

"Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020, jumlah karyawan yang masuk kantor
dibatasi 50 persen dan terbagi dua shift, jika melanggar dikenai sanksi denda sebesar Rp 25
juta," kata Sudrajat, di Jakarta.

Ketiga perusahaan tersebut bergerak di sektor jasa keuangan dan ekspedisi. Mereka melanggar
aturan kerja di masa PSBB transisi. Selain memberikan sanksi denda, beberapa perusahaan juga
mendapat teguran tertulis.

"Alasan mereka beranekara-gam, ada yang karena tuntutan produksi, kebutuhan karyawan
karena pesanan tinggi," ujar Sudrajat.

Sosialisasi juga dilakukan secara masif, agar tempat kerja menerapkan protokol kesehatan
dengan bijak, sehingga mencegah penularan Covid-19 di klaster pekerja. faq

345