Page 48 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020

Ia mengatakan, angka tenaga kerja terdampak di Jabar merupakan yang terbesar dibandingkan
dengan provinsi lain di Indonesia. "Data ini sudah di-cleansing dengan BPJS Ketenagakerjaan
sehingga tercatat by name by address," tutur Ida.

Rinciannya, pekerja formal yang dirumahkan mencapai 162.000 orang dan yang mengalami
pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 107.000 orang. Sementara itu, pekerja sektor
informal yang terdampak 73.000 orang. "Para pekerja yang terdata akan menjadi target
penerima kartu Prakerja gelombang berikutnya yang dimulai Agustus," ujar Ida.

Banyaknya jumlah tenaga kerja yang terdampak pandemi Covid-19 tersebut, menurut dia,
membuat tantangan pembangunan ketenagakerjaan di Jabar menjadi lebih kompleks. Pasalnya,
sejak sebelum pandemi Jabar juga dihadapkan pada sejumlah persoalan ketenagakerjaan.

Salah satunya adalah profil penduduk berkerja yang mayoritas mencapai 56% masih
berpendidikan SMP ke bawah. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jabar juga menempati
peringkat kedua secara nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Febuari 2020, jumlah
pengangguran di Jabar 1,87 juta orang. TPT Jabar 7,69%. Sementara itu, tingkat partisipasi
angkatan kerja (TPAK) tercatat 65,97%. Angka tersebut masih berada di bawah TPAK Nasional
69,17%.

Jabar juga merupakan provinsi dengan jumlah penduduk usia kerja (PUK) dan angkatan kerja
(AK) terbesar di Indonesia. Jumlah PUK Jabar 36,8 juta orang dan AK 24,3 juta orang. "Data ini
menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah pemerintah di bidang ketenagakerjaan di
Jabar," ucap Ida.

Kendati demikian, menurut dia, besarnya tantangan kondisi ketenagakerjaan Jabar yang
ditambah dengan dampak pandemi Covid-19, jangan membuat masyarakat putus asa dan
menyerah dengan. Ia mengatakan, keadaan tersebut justru harus membuat semua pihak bekerja
lebih keras untuk mengakselerasi pemulihan dampak pandemi. "Pemerintah melalui program
Pemulihan Ekonomi Nasional juga terus berupaya meringankan beban masyarakat, termasuk
pekerja ter-PHK," ujarnya.
Untuk korban PHK, menurut dia, pemerintah menggulirkan berbagai stimulus, termasuk
menyalurkan berbagai bantuan sosial bagi para korban PHK. Bantuan digulirkan, baik melalui
Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, hingga bantuan sosial tunai. (Ai Rika Rachma-
wati)*##

46