Page 43 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020

5 juta per bulan yang tidak didaftarkan perusahaannya ke BPJS Ketenagakerjaan yang dikenal
dengan Perusahaan Daftar Sebagian Tenaga Kerja (PDSTK).
"Buruh dengan upah di bawah Rp 5 juta per bulan, baik terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan
maupun tidak, harus mendapatkan hak yang sama," ujar Roy di Bandung, Minggu (9/8/2020).

Dengan demikian, menurut dia, program tersebut akan tepat sasaran. Apalagi, dampak pandemi
Covid-19 sejatinya menimpa hampir semua level buruh di berbagai sektor. "Kami juga meminta
kepada seluruh perusahaan untuk melaporkan data upah buruhnya ke BPJS Ketenagakerjaan
secara benar, riil, apa adanya. Jangan ada perusahaan daftar sebagian upah atau PDS upah,"
tutur Roy.

Pada kesempatan tersebut, Roy mengaku menyambut baik kebijakan pemerintah untuk
memberikan bantuan upah langsung kepada buruh Rp 600.000 per bulan. Seperti diketahui,
bantuan akan diberikan selama empat bulan dengan tujuan meningkatkan daya beli buruh.

Ia bahkan mengaku berharap program tersebut bisa terus digulirkan selama pandemi. Dengan
demikian, daya beli masyarakat bisa terdongkrak dan pada gilirannya akan mengungkit sektor
perekonomian.

"Kalau tidak salah program subsidi BLT upah ini juga sudah dilaksanakan di beberapa negara
lain seperti Selandia Baru, Eropa barat, Singapura, dan Australia," tutur Roy.

Seperti diketahui, akibat pandemi Covid-19, banyak perusahaan melakukan efisiensi. Bukan
hanya merumahkan tenaga kerja dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), banyak di
antara mereka yang mengurangi jam kerja karyawannya.

Dampaknya, banyak tenaga kerja yang upahnya tidak dibayar penuh karena beban kerjanya
juga berkurang. Di sisi lain, tidak sedikit perusahaan yang mencicil hak-hak karyawan bahkan
menangguhkan pembayarannya. (Ai Rika Rachmawati)***

41