Page 42 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020
P. 42
Judul Jangan Diskriminasi Penyaluran BLT
Nama Media Pikiran Rakyat
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL Pg7
Jurnalis *
Tanggal 2020-08-10 05:19:00
Ukuran 165x76mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 18.150.000
News Value Rp 54.450.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Roy Jinto Ferianto (Ketua Umum PP FSP TSK SPSI) Buruh dengan upah di bawah Rp 5
juta per bulan, baik terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan maupun tidak, harus mendapatkan hak
yang sama
neutral - Roy Jinto Ferianto (Ketua Umum PP FSP TSK SPSI) Kalau tidak salah program subsidi
BLT upah ini juga sudah dilaksanakan di beberapa negara lain seperti Selandia Baru, Eropa barat,
Singapura, dan Australia
Ringkasan
Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (PP FSP TSK SPSI) meminta agar jangan ada diskriminasi dalam penyaluran program
subsidi bantuan langsung tunai (BLT) upah yang digulirkan pemerintah. Semua buruh dengan
upah di bawah Rp 5 juta per bulan harus tersentuh bantuan tersebut tanpa terkecuali.
Ketua Umum PP FSP TSK SPSI, Roy Jinto Ferianto, mengatakan, buruh yang tidak terdaftar di
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pun harus mendapatkan bantuan
serupa. Pasalnya, menurut dia, hingga saat inu masih banyak buruh dengan upah di bawah Rp
5 juta per bulan yang tidak didaftarkan perusahaannya ke BPJS Ketenagakerjaan yang dikenal
dengan Perusahaan Daftar Sebagian Tenaga Kerja (PDSTK).
JANGAN DISKRIMINASI PENYALURAN BLT
Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (PP FSP TSK SPSI) meminta agar jangan ada diskriminasi dalam penyaluran program
subsidi bantuan langsung tunai (BLT) upah yang digulirkan pemerintah. Semua buruh dengan
upah di bawah Rp 5 juta per bulan harus tersentuh bantuan tersebut tanpa terkecuali.
Ketua Umum PP FSP TSK SPSI, Roy Jinto Ferianto, mengatakan, buruh yang tidak terdaftar di
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pun harus mendapatkan bantuan
serupa. Pasalnya, menurut dia, hingga saat inu masih banyak buruh dengan upah di bawah Rp
40