Page 37 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020
P. 37
Syarat-syarat perjanjian keija waktu tertentu (PKWT). tetap diatur dan disesuaikan dengan
kebutuhan serta perkembangan dinamika Ketenagakerjaansaat inl dan di masa mendatang.
Ia menambahkan, hal yang disetujui adalah poin dalam alih daya atau outsourcing, perlindungan
hak-hak pekerja atau buruh alih daya atau outsourclng adalah yang terpenting. Dibahas juga
tentang pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat yang harus tetap mempertimbangkan
keselamatan dan kesehatan kerja serta peningkatan produktivitas kerja.
"Formula upah minimum tidak hanya memuat variabel pertumbuhan ekonomi. tetapi juga Inflasi,
dan pertimbangan pentingnya produktivitas tenaga keija. Perlu pertimbangan lebih cermat
mengenai rumusan atau dasar perhitungan kompensasi PHK." katanya.
Ia menambahkan, dibahas juga mengenal perlindungan dalam bentuk penambahan program
jaminan sosial yang baru berupa jaminan kehilangan pekerjaan. dapat diterima sepanjang tidak
menambah beban pengusaha dan pekerja.
"Mengingat pentingnya pembahasan RUU Cipta Kerja untuk penguatan ekosistem
ketenagakerjaan dalam menghadapi tan-tangan-tantangan ketena-gakeijaan yang ada saat Ini
dan di masa yang akan datang. kami mengharapkan kolaborasi dan sinergi dari rekan-rekan di
disnaker daerah," ujar Ida.
Adanya pandemi Covid-19 juga, ujarnya, menyebabkan tantangan pembangunan
Ketenagakerjaan menjadi lebih kompleks. Dampak perekonomian yang disebabkan oleh pandemi
pada akhirnya juga berdampak kepada para pekerja di Jabar.
Data pekerja terdampak imbas Covid-19 yang dihimpun Kemnaker hingga 31 Juli 2020
menunjukkan secara total baik pekerja formal maupun informal di Provinsi Jabar mencapai lebih
dari 342 ribu orang, ini merupakan data yang sudah di-deansfng dengan BPJS sehingga tercatat
by name by address.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Febuarl 2020, Provinsi Jabar tercatat sebagai
provinsi dengan Jumlah penduduk usia kerja dan angkatan keija terbesar di Indonesia. Jumlah
penduduk usia kerja mencapai 36.8 juta orang dan angkatan kerja mencapai 24.3 juta orang,
(muha-mad syarif abdussalam)
Formula upah minimum tidak hanya memuat variabel pertumbuhan ekonomi, tetapi juga inflasi,
dan pertimbangan pentingnya produktivitas tenaga kerja.
IDA FAUZIYAH
MENTERI KETENAGAKERJAAN RI
35
