Page 65 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020
P. 65
perdebatan itu. Tinggal nanti bagaimana kita memperdebatkannya kembali di DPR. Apakah DPR
setuju terhadap apa yang sudah dibicarakan oleh pemerintah dan disimpulkan oleh bersama
serikat buruh," imbuhnya.
Sebaliknya tim Advoksi untuk Demokrasi menilai DPR melanggar kesepakatan untuk tidak
membahas RUU Cipta Kerja saat masa reses. Kesepakatan tersebut telah disetujui Wakil Ketua
DPR Sufmi Dasco Ahmad pada 16 Juli 2020.
"Kenyataannya mereka (DPR) kemudian ingkar janji, melakukan pembohongan pub lik. Ini
sangat memprihatinkan, menyakitkan," ujar anggota tim Advokasi untuk Demokrasi Arif Mulana
dalam diskusi virtual, kemarin.
Arif mengungkapkaan saat pertemuan antara berbagai elemen masyarakat sipil dan pimpinan
DPR disepakati, masa reses bakal dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Namun,
hal itu tak dilakukan.
Badan Legislasi DPR tetap menggelar rapat untuk membahas daftar inventaris masalah (DIM)
dari Bab III Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha pada 23 Juli 2020.
Keputusan itu menimbulkan kekecewaan dari berbagai kelompok masyarakat.
Dalam menanggapi persoalan itu, perwakilan tim Advokasi untuk Demokrasi Asfi nawati
melayangkan somasi kepada DPR. Kegiatan itu dinilai melanggar Undang-Undang tentang MPR,
DPR, DPD, dan DPRD (MD3). (Cah/Uta/Pro/P-1).
63
