Page 665 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020
P. 665
KARYAWAN BERGAJI DI BAWAH RP5 JUTA DIKASIH BANTUAN RP 600 RIBU, DPR:
YANG KENA PHK GIMANA?
JAKARTA (Realita) - Langkah Pemerintah yang berencana memberikan bantuan sebesar Rp 600
ribu bagi para pegawai yang bekerja di sektor swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta sebagai
fokus meningkatkan penyerapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
dipertanyakan oleh Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati.
Ia memberikan catatan terkait sektor pekerja seperti apa yang menjadi sasaran Pemerintah
dalam menyalurkan bantuan itu.
"Yang menjadi pertanyaan adalah pegawai/karyawan sektor apa saja yang akan mendapatkan
insentif ini? Berapa besarnya anggaran PEN yang akan masuk dalam program ini? Jangan sampai
hal ini menimbulkan kecemburuan sektor yang tidak ditetapkan pemerintah untuk menerima
insentif sementara mereka juga pegawai yang bergaji di bawah Rp 5 juta," kata Anis, Kamis
(6/8/2020).
Menurutnya, Pemerintah harusnya memprioritaskan membantu pekerja terkena PHK karena
justru mereka yang kehilangan penghasilan. Menurut catatan Kementerian Ketenagakerjaan,
pegawai yang terdampak PHK berjumlah 2,8 juta orang. Bahkan, Kamar Dagang Indonesia
(KADIN) menyebut warga menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi
Covid-19 bisa mencapai 15 juta jiwa.
"Selain itu, pertanyaan berikutnya, seberapa insentif ini dapat menaikkan daya beli masyarakat?
Apalagi, salah satu penyebab daya beli masyarakat turun adalah adanya kenaikan harga
kebutuhan pokok. Pemerintah harus ada upaya pengendalian harga terutama kebutuhan pokok,"
terang Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini.
Lebih lanjut Anis menilai persoalan lain seperti kenaikan BPJS, kenaikan tarif listrik, pemotongan
subsidi solar dan LPG 3 kg juga bisa jadi penyebab daya beli masyarakat menurun.
Sementara untuk kalangan menengah juga pasti cukup terpengaruh dengan kebijakan kenaikan
iuran BPJS.
"Bagaimana insentif ini akan efektif meningkatkan daya beli masyarakat jika insentif yang didapat
justru malah hanya untuk menutup kenaikan2-kenaikan seperti BPJS, listrik, kenaikan harga dan
lain-lain," tegas Anis.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, salah satu rencana yang
akan dilakukan guna mempercepat penyerapan anggaran PEN adalah pemberian santunan bagi
pekerja di sektor swasta.
Rencananya, Pemerintah akan memberikan santunan kepada pegawai swasta dengan gaji di
bawah Rp 5 juta per bulan.
"Pemerintah sedang kaji untuk menyiapkan pemberian bantuan gaji kepada 13 juta pekerja yang
memiliki upah di bawah Rp 5 juta," papar Sri Mulyani.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut, untuk merealisasikan rencana tersebut,
anggaran belanja yang dibutuhkan akan mencapai Rp 31,2 triliun. Melalui rencana dan program
PEN lain-nya, Sri Mulyani berharap anggaran yang telah disiapkan pemerintah guna merespon
pukulan telak dari pandemi Covid-19 dapat segera tersalurkan.
"Ini dilakukan karena sampai dengan Agustus ini penyerapan program PEN masih dirasa perlu
untuk ditingkatkan," katanya .ind.
663