Page 665 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020
P. 665

KARYAWAN BERGAJI DI BAWAH RP5 JUTA DIKASIH BANTUAN RP 600 RIBU, DPR:
              YANG KENA PHK GIMANA?

              JAKARTA (Realita)  - Langkah Pemerintah yang berencana memberikan bantuan sebesar Rp 600
              ribu bagi para pegawai yang bekerja di sektor swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta sebagai
              fokus  meningkatkan  penyerapan  anggaran  program  Pemulihan  Ekonomi  Nasional  (PEN)
              dipertanyakan oleh Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati.

              Ia  memberikan  catatan  terkait  sektor  pekerja  seperti  apa  yang  menjadi  sasaran  Pemerintah
              dalam menyalurkan bantuan itu.

              "Yang menjadi pertanyaan adalah pegawai/karyawan sektor apa saja yang akan mendapatkan
              insentif ini? Berapa besarnya anggaran PEN yang akan masuk dalam program ini? Jangan sampai
              hal ini menimbulkan kecemburuan sektor yang tidak ditetapkan pemerintah untuk menerima
              insentif sementara mereka juga pegawai yang bergaji di bawah Rp 5 juta," kata Anis, Kamis
              (6/8/2020).

              Menurutnya,  Pemerintah  harusnya  memprioritaskan  membantu  pekerja  terkena  PHK  karena
              justru  mereka  yang  kehilangan  penghasilan.  Menurut  catatan  Kementerian  Ketenagakerjaan,
              pegawai  yang  terdampak  PHK  berjumlah  2,8  juta  orang.  Bahkan,  Kamar  Dagang  Indonesia
              (KADIN) menyebut warga menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi
              Covid-19 bisa mencapai 15 juta jiwa.

              "Selain itu, pertanyaan berikutnya, seberapa insentif ini dapat menaikkan daya beli masyarakat?
              Apalagi,  salah  satu  penyebab  daya  beli  masyarakat  turun  adalah  adanya  kenaikan  harga
              kebutuhan pokok. Pemerintah harus ada upaya pengendalian harga terutama kebutuhan pokok,"
              terang Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini.

              Lebih lanjut Anis menilai persoalan lain seperti kenaikan BPJS, kenaikan tarif listrik, pemotongan
              subsidi solar dan LPG 3 kg juga bisa jadi penyebab daya beli masyarakat menurun.

              Sementara untuk kalangan menengah juga pasti cukup terpengaruh dengan kebijakan kenaikan
              iuran BPJS.

              "Bagaimana insentif ini akan efektif meningkatkan daya beli masyarakat jika insentif yang didapat
              justru malah hanya untuk menutup kenaikan2-kenaikan seperti BPJS, listrik, kenaikan harga dan
              lain-lain," tegas Anis.

              Sebelumnya,  Menteri  Keuangan  Sri  Mulyani  Indrawati  mengatakan,  salah  satu  rencana  yang
              akan dilakukan guna mempercepat penyerapan anggaran PEN adalah pemberian santunan bagi
              pekerja di sektor swasta.
              Rencananya, Pemerintah akan memberikan santunan kepada pegawai swasta dengan gaji di
              bawah Rp 5 juta per bulan.

              "Pemerintah sedang kaji untuk menyiapkan pemberian bantuan gaji kepada 13 juta pekerja yang
              memiliki upah di bawah Rp 5 juta," papar Sri Mulyani.

              Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut, untuk merealisasikan rencana tersebut,
              anggaran belanja yang dibutuhkan akan mencapai Rp 31,2 triliun. Melalui rencana dan program
              PEN lain-nya, Sri Mulyani berharap anggaran yang telah disiapkan pemerintah guna merespon
              pukulan telak dari pandemi Covid-19 dapat segera tersalurkan.

              "Ini dilakukan karena sampai dengan Agustus ini penyerapan program PEN masih dirasa perlu
              untuk ditingkatkan," katanya  .ind.
                                                           663
   660   661   662   663   664   665   666   667   668   669   670