Page 662 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020

"(Bantuan) akan langsung diberikan per dua bulan ke rekening masing-masing pekerja sehingga
tidak akan terjadi penyalahgunaan," ujarnya.
Erick juga mengungkapkan tujuan pemerintah menggelontorkan bantuan gaji tambahan
tersebut.

Menurutnya, pemerintah ingin mendorong konsumsi masyarakat di tengah pandemi virus
corona.

"Hal ini penting untuk menggerakkan perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi," kata
Erick.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, rencana pemberian bantuan ini merupakan salah
satu agenda dalam rangka penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Pemerintah, kata dia, akan memberikan santunan kepada pegawai swasta dengan gaji di bawah
Rp 5 juta per bulan.

"Pemerintah sedang kaji untuk menyiapkan pemberian bantuan gaji kepada 13 juta pekerja yang
memiliki upah di bawah Rp 5 juta," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Rabu
(5/8/2020).

Guna merealisasikan rencana tersebut, lanjut Sri Mulyani, anggaran belanja yang dibutuhkan
akan mencapai Rp 31,2 triliun.

Melalui rencana dan program PEN lain-nya, Sri Mulyani berharap anggaran yang telah disiapkan
pemerintah guna merespons pukulan telak dari pandemi Covid-19 dapat segera tersalurkan.

"Ini dilakukan karena sampai dengan Agustus ini penyerapan program PEN masih dirasa perlu
untuk ditingkatkan," katanya.

Sementara itu, Financial Planner dari Zelts Consulting, Ahmad Gozali, menilai rencana pemberian
stimulus berupa bantuan ke pekerja swasta dari pemerintah sudah tepat.

Sebab, dalam kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang minus, diperlukan intervensi dari
pemerintah untuk menggenjot konsumsi masyarakat.
"Mengingat, PDB (produk domestik bruto) Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh konsumsi
masyarakat, maka intervensi dengan menggenjot konsumsi masyarakat diperlukan untuk
memutar kembali roda ekonomi," ungkap Gozali saat dihubungi Kompas.com, Kamis (6/8/2020).

Dia menjelaskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan dua intervensi kepada
dua sisi, yakni sektor usaha agar terus berproduksi dan masyarakat agar daya beli meningkat.

"Kebijakan sebelumnya dengan pajak ditanggung pemerintah rupanya kurang efektif." "Maka
perlu kebijakan yang lebih efektif langsung menambah daya beli," ucapnya.

Meski tepat untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, Gozali menilai pemerintah juga perlu
mempertimbangkan aspek keadilan dalam pemberian bantuan karyawan, terutama kepada
pekerja informal dan korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ia mengatakan, saat ini di Indonesia paling banyak adalah pekerja informal daripada pekerja
formal.
Pada masa pandemi Covid-19 ini, tak sedikit pula pekerja yang menjadi korban PHK.

660