Page 732 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020

Erick menjelaskan bantuan kali ini akan berfokus kepada 13,8 juta pekerja non PNS dan BUMN
yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp 150.000 per bulan. "Atau
setara dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan," ujar dia dalam keterangan tertulis, Kamis, 6
Agustus 2020.

TERUNGKAP ALASAN PEMERINTAH BERI BANTUAN RP 600 RIBU KE PEGAWAI
BERGAJI DI BAWAH RP 5 JUTA

Pemerintah berencana untuk memberikan bantuan langsung tunai sebesar Rp 600 ribu kepada
pegawai yang bergaji di bawah Rp 5 juta. Bantuan ini akan diberikan selama empat bulan kepada
13,8 juta pekerja.

Bantuan ini diharapkan mampu membantu para pekerja yang terdampak pandemi COVID-19.
Dengan bantuan itu, pekerja dapat memakainya untuk meningkatkan daya beli sehingga bisa
mendongkrak perekonomian. Hal itu sebagaimana dikemukakan oleh Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziyah.

"Subsidi gaji yang akan diberikan selama empat bulan ini merupakan perluasan stimulus bantuan
sosial (bansos)," kata Ida. "Yang bertujuan untuk meningkatkan daya beli dan perekonomian
pekerja beserta keluarganya." Pandemi COVID-19 telah membuat banyak orang berkurang
penghasilannya bahkan ada yang harus kehilangan pekerjaan mereka. "Karena sebelumnya
boleh jadi pendapatan mereka berkurang akibat dampak COVID-19," ujar Ida.

Adapun rencana program ini melibatkan banyak pihak. Tak hanya Kementerian Keuangan,
namun juga Tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kemnaker, dan BPJS
Ketenagakerjaan.

Untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran dan meminimalisir risiko duplikasi, maka
pemerintah akan terus melakukan validasi pada data dari BPJS Kesehatan. Kendati diberikan
selama 4 bulan namun bantuan ini akan dibayarkan setiap 2 bulan sekali.

"Artinya dalam satu kali pencairan, pekerja akan menerima uang subsidi sebesar Rp 1,2 juta,"
tutur Ida. "Pemerintah akan membayarkan dua kali karena kita ingin memastikan daya beli dan
konsumsi tetap terjaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan
keempat." Di lain sisi, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance
Tauhid Ahmad menilai jika BLT ini bisa memicu kesenjangan masyarakat . Menurutnya,
masyarakat dengan gaji mendekati Rp 5 juta tidak termasuk dalam kategori miskin.

Memberikan BLT pada karyawan bergaji kurang dari Rp 5 juta dianggap tidak akan tepat sasaran.
Alih-alih mendongkrak perekonomian, hal ini justru akan membuat bantuan tersebut 'mandek'
di tabungan. Pasalnya, penduduk dengan gaji mendekati Rp 5 juta akan cenderung menyimpang
bantuan tersebut.

730