Page 235 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 DESEMBER 2020

Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah berkomitmen mencairkan bantuan
pemerintah berupa subsidi gaji atau upah (BSU) kepada 12,4 juta pekerja/buruh yang
penghasilannya terdampak pandemi Covid-19.

11.042.252 PEKERJA TERIMA BANTUAN SUBSIDI GAJI TERMIN KEDUA SENILAI RP
13,25 TRILIUN

Jakarta Realisasi kucuran subsidi gaji atau upah pada termin kedua mencapai 89,02 persen atau
setara 11.042.252 pekerja atau buruh, per 14 Desember 2020. Dengan total anggaran subsidi
gaji yang telah tersalurkan untuk termin 2 sebesar Rp 13,250 triliun.

Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah berkomitmen mencairkan bantuan
pemerintah berupa subsidi gaji atau upah (BSU) kepada 12,4 juta pekerja/buruh yang
penghasilannya terdampak pandemi Covid-19.

"Kita terus berupaya untuk mempercepat penyaluran bantuan subsidi gaji atau upah sampai 12,4
juta penerima. sehingga bisa segera diterima oleh para pekerja/buruh yang terdampak pandemi
Covid-19," kata Menaker Ida di Jakarta, Rabu (16/12/2020).

Adapun rincian realisasi subsidi gaji atau upah pada termin kedua ini, yakni pada tahap I
penyaluran subsidi gaji atau upah mencapai 2.177.915 penerima, tahap II 2.711.358 penerima.

Kemudian tahap III sebanyak 3.146.314 penerima, tahap IV mencapai 2.439.537 penerima,
tahap V mencapai 529.244, dan batch VI (tambahan data batch V) 37.906 penerima.

Sedangkan besaran anggaran subsidi gaji atau subsidi upah yang telah disalurkan melalui tahap
pertama pada termin kedua, mencapai Rp 2,613 triliun, tahap II Rp 3,253 triliun, tahap III
sebanyak Rp 3,775 triliun, tahap IV mencapai Rp 2,927 triliun, tahap V mencapai Rp 635,068
miliar, dan tahap VI mencapai Rp 45,487 miliar.

Demi memastikan penyaluran bantuan subsidi upah atau gaji tepat sasaran, Menaker
memastikan pihaknya terus berkoordinasi dan rapat pembahasan secara marathon dengan
berbagai pihak.

Pihak dimaksud, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
Kemenkeu, BPJS Ketenagakerjaan, serta Bank Himbara.

"Selama proses penyaluran BSU, tentunya kita terus melakukan koordinasi dengan berbagai
pihak, mulai dari verifikasi data dari BPJS, pemadanan data dengan DJP Kemenkeu. Kami juga
selalu meminta pendampingan dari BPK, BPKP untuk audit, sementara untuk monitoring dari
KPK," dia menandaskan.

Reporter: Sulaeman Sumber: Merdeka.com Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi
gaji tahap kedua tengah dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemenaker ) untuk masa
November-Desember. Pada BSU tahap dua ini, jika penerima bantuan telah meninggal dunia,
maka BSU tetap dapat diterima oleh ahli waris sah yang bersangkutan.

"Selama rekeningnya masih aktif, setelah ditransfer nantinya bisa dilakukan pemindahbukuan ke
ahli waris. Sudah sebanyak 90 persen pekerja penerima bantuan telah mendapatkan BSU tahap
dua ini," jelas Staf Khusus Kemenaker, Reza Hafiz, dalam Dialog Produktif dengan tema 'Sudah
Sampai Mana Implementasi BSU Tahap Dua?' di Media Center Komite Penanganan COVID-19
dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Kamis (10/12/2020).

234