Page 24 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 DESEMBER 2020

REALISASI BANTUAN SUBSIDI UPAH CAPAI 93,94 PERSEN

Pemerintah terus mendorong pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi COVID-19.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan pemberian Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU)
kepada pekerja atau buruh. Program ini diharapkan mampu menyokong perekonomian pekerja
sehingga meningkatkan daya beli dan konsumsi rumah tangga sekaligus menggerakkan roda
perekonomian nasional.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan, hingga 14 desember 2020, realisasi
bantuan subsidi upah atau BSU telah menyentuh mencapai 93,94 persen.
"Berdasarkan data per 14 Desember 2020, realisasi BSU telah menyentuh Rp 27,96 triliun atau
93,94 persen dari pagu sebesar Rp 29,85 triliun," kata Ida dalam konferensi pers KPCPEN, Rabu
(16/12/2020).
"Jika dilihat per termin, termin pertama sudah tersalurkan kepada 12,26 juta orang, kalau
dipersentase sudah 98,86 persen dengan nilai sebesar 14,71 triliun. Termin kedua, sudah
tersalurkan kepada 11,04 juta orang, kalau dipersentase 89 persen dengan nilai sebesar 13,2
triliun untuk setiap batch," tambahnya.

Lebih lanjut ida menjelaskan, adapun Bantuan yang sudah direalisasikan sejak September 2020
tersebut diberikan kepada pekerja yang memenuhi sejumlah syarat, yaitu berkewarganegaraan
Indonesia (WNI), terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan (TK) sampai Juni 2020,
pekerja penerima upah, dan gaji yang dilaporkan di bawah Rp 5 juta per bulan.

Adapun total bantuan yang diberikan kepada setiap pekerja yang masuk kriteria adalah sebesar
Rp 2,4 juta. Angka ini diberikan bertahap dalam dua termin, masing-masing sebesar Rp 1,2 juta.
Termin pertama dilakukan pada Agustus-Oktober 2020 dan termin kedua pada November-
Desember 2020.

Tercatat beberapa tantangan dalam melakukan realisasi BSU. Pada realiasi termin pertama
memang ditemukan sejumlah rekening bermasalah. Hal ini terungkap dari laporan bank-bank
penyalur.

"Kenapa tidak bisa 100 persen terealisasi, karena laporan bank penyalur mengatakan terdapat
data rekening yang bermasalah dan tidak dapat ditransfer sehingga mengakibatkan retur. Atas
adanya rekening retur tersebut, kami tidak diam. Kami kembalikan kepada BPJamsostek untuk
diperbaiki," ujar Menaker.

Menaker juga menegaskan bahwa pihaknya mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam
penyaluran BSU. Kemnaker bahkan melibatkan pihak eksternal seperti KPK, BPK, dan BPKP
untuk ikut mendampingi jalannya proses penyaluran bantuan.

"Ini prinsip kehati-hatian yang kami lakukan mengikuti rekomendasi KPK. Upaya ini dilakukan
semata-mata untuk memberikan keyakinan kepada kita semua bahwa BSU ini tepat sasaran,"
kata Ida.

"Kami juga terus dimonitor oleh KPK. Kami pastikan tidak ada dana yang mengendap di
Kemnaker. Kalaupun masih ada dana retur, seluruhnya setelah itu kami kembalikan kepada kas
negara," pungkasnya.

23