Page 21 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 DESEMBER 2020

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, penyaluran subsidi upah belum 100 persen
karena rekening penerima bermasalah. Dana yang sudah ditransfer oleh bank penyalur kembali
secara otomatis. Kegagalan transfer, antara lain, karena rekening sudah ditutup, rekening
dibekukan, diblokir, pasif, khusus untuk pinjaman, bank bukan anggota sistem kliring nasional,
atau ada ketidaksesuaian antara nomor dan nama pemilik rekening.

"Setelah data diperbaiki oleh BPJS Ketenagakerjaan, penyaluran subsidi upah kembali
dilakukan dan masih berlangsung prosesnya," kata Ida dalam telekonferensi pers, Rabu
(16/12/2020).

Selain problem rekening, proses penyaluran subsidi upah terkendala proses pemadanan data
oleh BPJS Ketenagakerjaan dan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Pemadanan data penting
untuk menjamin ketepatan sasaran. Meskipun demikian, subsidi upah ditargetkan tersalurkan
100 persen pada akhir Desember 2020.

Ida menambahkan, penerima subsidi upah mayoritas pekerja dengan upah di bawah ketentuan
upah minimum regional. Rata-rata upah mereka Rp 3 juta per bulan. Mereka paling banyak
berasal dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sumatera Utara.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menambahkan, saat ini ada 154.887 data
rekening bermasalah. Dari angka itu, 87.963 rekening sudah diperbaiki dan diserahkan ke
Kementerian Ketenagakerjaan untuk transfer ulang. Adapun data yang masih dalam proses
perbaikan mencapai 66.924 rekening. "Kami sudah memvalidasi data penerima secara berlapis,
tetapi masih ditemukan rekening bermasalah," kata Agus.

Ida memastikan bantuan subsidi upah tidak dipotong. Pekerja mendapatkan total Rp 2,4 juta
yang ditransfer dalam dua termin, yakni September-Oktober dan November-Desember, oleh
bank penyalur.

Dalam kesempatan terpisah, Rabu, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan
Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin menambahkan, pemerintah memantau realisasi
anggaran pemulihan ekonomi nasional secara ketat. Percepatan penyaluran tidak
mengesampingkan akuntabilitas.

Realisasi anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional per 14 Desember
2020 mencapai Rp 481,61 triliun atau 69,3 persen dari pagu. Percepatan realisasi dilakukan
pada triwulan IV-2020 dengan target Rp 100 triliun. (KRN)

20