Page 256 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 DESEMBER 2020
P. 256
Judul Dikawal KPK, Menaker Pastikan Tak Ada BLT Subsidi Gaji yang
Mengendap
Nama Media okezone.com
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2020/12/16/320/2328615/dikawal-
kpk-menaker-pastikan-tak-ada-blt-subsidi-gaji-yang-mengendap
Jurnalis Michelle Natalia,
Tanggal 2020-12-16 12:11:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tujuan kami meminta pendampingan baik
oleh BPK, BPKP, dan KPK adalah memastikan agar program ini berjalan dengan transparan dan
akuntabel
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami pastikan tidak ada dana sisa yang
mengendap di Kemenaker. Kalau ada dana sisa, akan kami kembalikan langsung ke kas negara
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa proses pencairan BLT
subsidi gaji atau bantuan subsidi upah (BSU) termin II yang ditargetkan rampung akhir
Desember 2020 sepenuhnya dikawal oleh BPK, BPKP, dan KPK.
DIKAWAL KPK, MENAKER PASTIKAN TAK ADA BLT SUBSIDI GAJI YANG
MENGENDAP
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa proses
pencairan BLT subsidi gaji atau bantuan subsidi upah (BSU) termin II yang ditargetkan rampung
akhir Desember 2020 sepenuhnya dikawal oleh BPK, BPKP, dan KPK. "Tujuan kami meminta
pendampingan baik oleh BPK, BPKP, dan KPK adalah memastikan agar program ini berjalan
dengan transparan dan akuntabel," ujar Ida dalam video virtual di Jakarta, Rabu (16/12/2020).
Per 14 Desember 2020, sebanyak 11 juta pekerja sudah disalurkan BSU termin II sebesar Rp1,2
juta per orang. Terdapat pengurangan total target dari yang awalnya 15,7 juta pekerja menjadi
12,4 juta karena validasi dan verifikasi data.
Dia juga menyampaikan, sisa anggaran dikembalikan dan dimanfaatkan sebagai subsidi gaji guru
honorer melalui masing-masing instansi, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag). "Kami pastikan tidak ada dana sisa yang
mengendap di Kemenaker. Kalau ada dana sisa, akan kami kembalikan langsung ke kas negara,"
tegas Ida.
255
