Page 255 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 DESEMBER 2020

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bahkan meminta pendampingan dari Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami diaudit oleh BPK dan BPKP, kami dimonitor oleh KPK. Kami pastikan tidak ada dana yang
mengendap di Kemenaker. Kalaupun masih ada dana retur seluruhnya harus dikembalikan ke
Kas Negara," kata dia dalam konfrensi pers virtual, Rabu (16/12/2020).

Pada termin pertama, lanjut dia, sudah tersalurkan kepada 12,26 juta orang (98,86 persen)
dengan nilai sebesar Rp 14,71 triliun. Sedangkan bantuan subsidi gaji pada termin kedua, telah
tersalurkan kepada 11,04 juta orang (89 persen) dengan nilai sebesar Rp 13,2 triliun.
"Kami informasikan bahwa saat ini penyaluran bantuan subsidi gaji atau upah telah sampai pada
gelombang atau termin kedua. Adapun data penyaluran BSU per 14 Desember 2020
menunjukkan bahwa realisasi BSU sudah mencapai Rp 27,96 triliun (93,94 persen)," paparnya.

Memang dirinya akui, secara keseluruhan termin, penyaluran bantuan subsidi/upah belum
mencapai 100 persen. Lantaran terdapat sejumlah data rekening penerima yang bermasalah
sehingga penyalurannya terhambat. Terutama pada termin pertama.

"Jika dilihat dari realisasi tersebut memang belum mencapai 100 persen. Pada termin pertama,
berdasarkan laporan Bank Penyalur terdapat sejumlah data rekening yang bermasalah dan tidak
dapat ditransfer sehingga mengakibatkan retur. Atas adanya rekening retur tersebut, kami
kembalikan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk diperbaiki kembali," jelas dia.

Setelah itu, kata Menaker, BPJS Ketenagakerjaan memiliki mekanisme sendiri terkait perbaikan
data rekening penerima yang bermasalah. Apabila data tersebut telah direvisi maka Bank
Penyalur akan kembali menyalurkan bantuan subsidi gaji/upah.

254