Page 250 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 DESEMBER 2020
P. 250
Judul LPN Dorong GNP2DS Jadi Kebijakan Nasional, Ini Alasannya
Nama Media detik.com
Newstrend Lembaga Produktivitas Nasional
Halaman/URL https://news.detik.com/berita/5297130/lpn-dorong-gnp2ds-jadi-
kebijakan-nasional-ini-alasannya
Jurnalis Angga Laraspati
Tanggal 2020-12-16 12:18:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Reyna Usman (Staf Ahli Menaker Bidang Kebijakan Publik) Yaitu, efisiensi, efektivitas
dan kualitas dalam setiap proses kegiatan di kalangan pemerintah, dunia usaha/industri,
kalangan masyarakat dan di dunia pendidikan kita
positive - Iskandar Simorangkir (Wakil Ketua LPN) Beberapa negara telah berhasil keluar dari
jebakan ini karena mampu membuat strategi kebijakan melalui peningkatan produktivitas dan
daya saing nasional secara komprehensif. Untuk itu saran-saran program kerja LPN akan
diarahkan untuk meningkatkan produktivitas pekerja baik dari tingkatan terbawah sampai ke
tertinggi sehingga kita bisa melompat dengan output yang lebih besar
positive - Bomer Pasaribu (Koordinator Tim Kerja LPN) Implementasi GNP2DS dilakukan secara
sistematik, holistik, masif, terstruktur dan berkelanjutan
positive - Bomer Pasaribu (Koordinator Tim Kerja LPN) Jadi intinya, kami berharap agar Presiden
melaunching gerakan nasional peningkatan produktivitas daya saing dan menerbitkan Perpres
baru dari Perpres 50 tahun 2005
Ringkasan
Staf Ahli Menaker Bidang Kebijakan Publik Reyna Usman menilai Lembaga Produktivitas Nasional
(LPN) sangat penting untuk mendorong produktivitas di segala bidang. Selain itu, keberadaan
LPN dinilai dapat melaksanakan dan menerapkan prinsip serta esensi produktivitas.
LPN DORONG GNP2DS JADI KEBIJAKAN NASIONAL, INI ALASANNYA
Staf Ahli Menaker Bidang Kebijakan Publik Reyna Usman menilai Lembaga Produktivitas Nasional
(LPN) sangat penting untuk mendorong produktivitas di segala bidang. Selain itu, keberadaan
LPN dinilai dapat melaksanakan dan menerapkan prinsip serta esensi produktivitas.
249
