Page 246 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 DESEMBER 2020
P. 246
BUKA POSKO PENGADUAN PENERAPAN UMK
Laporan SOLEH SAPUTRA, Pekanbaru
SETELAH Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menandatangani SK penetapan Upah Minimum
Provinsi (UMP) tahun 2021, yang kemudian dilanjutkan dengan penetapan Upah Minimum
Kabupaten/Kota, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau akan membuka
posko pengaduan penerapan UMK.
Kepala (Disnakertrans) Provinsi Riau, Jonli mengatakan, posko tersebut dibuka untuk menerima
pengaduan pekerja/buruh jika perusahaan tempat mereka bekerja tidak menjalankan UMK 2021
sesuai yang telah ditetapkan.
"Untuk UMK itu akan berlaku 1 Januari 2021. Kami akan buka posko pengaduan, jika ada
perusahaan yang tidak menjalankan UMK sesuai jadwal yang tentukan, silahkan lapor ke posko
tersebut," kata Jonli.
Lebih lanjut dikatakannya, kewenangan terkait pengawasan tenaga kerja berada di
Disnakertrans JONLI Riau. Sehingga jika nantinya ada laporan perihal UTMK, pihaknya siap
membantu menurunkan tim untuk menindaklanjuti laporan, dan melihat sejauh mana perusahan
melaksanakan UMK tersebut.
"Kalau ada laporan tentunya akan kami tindaklanjuti. Saat ini kami sudah bentuk tim satuan
pelaksana tugas pengawasan di kabupaten/kota," sebutnya.
Dijelaskan Jonli, dari 12 kabupaten/kota di Riau, hanya tujuh kabupaten yang menaikkan UMK
nya, sedangkan lima kabupaten/kota lainnya tidak menaikkan UMK. Hal tersebut dikarenakan
banyak perusahaan yang terkena dampak akibat pandemi Covid-19.
"Tujuh kabupaten/kota yang UMK-nya naik itu berdasarkan hasil kesepakatan dewan
pengupahan dan serikat pekerja/buruh. Untuk lima daerah yang UMK-nya tetap memang sempat
dikomplain oleh pekerja/ buruh setempat," ujarnya
Terkait adanya keberatan pekerja/buruh di lima kabupaten/ kota yang tidak menaikkan UMK
tersebut Pihaknya sudah menyerahkan persoalan itu kepada pihak kabupaten/kota setempat
"Untuk persoalan itu, sudah kami serahkan ke kabupaten/kota, karena ini kewenangan dewan
pengupahan dan asosiasi pekerja/ buruh dengan melihat kondisi sekarang. Karena jangan
sampai terjadi hal-hal yang tak diinginkan (PHK)," sebutnya.
Menurut Jonli, pekerja/buruh yang banyak melapor tidak adanya kenaikan UMK tersebut yakni
di kota Pekalongan. Pasalnya daerah ini menjadi salah satu dari lima kabupaten/kota yang tidak
menaikkan UMK tahun 2021.
"Pekerja/buruh memang ada yang melapor ke kami terkait tidak naik nya UMK tahun depan,
sebagaian besar dari Pekanbaru. Tapi kan Pekanbaru ini kota jasa, tentu kita harus pahami
bersama usaha jasa ini yang paling terdampak saat pandemi Covid-19," katanya.
Untuk diketahui, UMK yang tetap tahun depan yakni ada lima daerah, yakni kota Pekanbaru,
Dumai, Pelalawan, Rokan Hulu dan Indragiri Hilir Kemudian untuk tujuh daerah lainnya naik
bervariasi, Kabupaten Kampar, Bengkalis, Siak, Kuantan Singingi, Kepulauan Meranti dan
Kabupaten Rokan Hilir (gem)
245
