Page 251 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 DESEMBER 2020
P. 251
"Yaitu, efisiensi, efektivitas dan kualitas dalam setiap proses kegiatan di kalangan pemerintah,
dunia usaha/industri, kalangan masyarakat dan di dunia pendidikan kita, " kata Reyna dalam
keterangan tertulis, Rabu (16/12/2020).
Hal tersebut disampaikan Reyna saat mewakili Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah ketika
membuka Rapat Paripurna (rapur) Lembaga Produktivitas Nasional (LPN) Tahun 2020 di Jakarta,
Selasa (15/12) kemarin.
Lebih lanjut, Reyna Usman mengatakan produktivitas adalah suatu konsep universal dan
terintegrasi yang mencerminkan suatu hubungan langsung melalui perbandingan antara output
(hasil) yang diciptakan dengan input (sumberdaya) yang digunakan dalam setiap kegiatan
industri. Termasuk di dalam proses pelayanan publik oleh pemerintah atau birokrasi.
Sementara itu, Wakil Ketua LPN Iskandar Simorangkir menyampaikan keberadaan LPN
berdasarkan Perpres 50 tahun 2005, sangat mutlak diperlukan. Sebab karena LPN mempunyai
tugas untuk memberikan saran serta masukkan kepada Presiden terkait kebijakan produktivitas
nasional untuk dapat keluar dari jebakan negara kelas menengah (middle income trap).
"Beberapa negara telah berhasil keluar dari jebakan ini karena mampu membuat strategi
kebijakan melalui peningkatan produktivitas dan daya saing nasional secara komprehensif. Untuk
itu saran-saran program kerja LPN akan diarahkan untuk meningkatkan produktivitas pekerja
baik dari tingkatan terbawah sampai ke tertinggi sehingga kita bisa melompat dengan output
yang lebih besar, " katanya.
Di sisi lain, Koordinator Tim Kerja LPN Bomer Pasaribu mengatakan salah satu rekomendasi rapur
LPN yakni meminta pertimbangan Presiden agar segera meluncurkan GNP2DS sebagai kebijakan
nasional. Kemudian diimplementasikan dengan menerapkan model-model GNP2DS di lingkungan
pemerintah, dunia usaha/industri, pendidikan, pelatihan dan vokasi, serta di kalangan
masyarakat.
"Implementasi GNP2DS dilakukan secara sistematik, holistik, masif, terstruktur dan
berkelanjutan, " ujar Bomer Pasaribu.
Untuk memperkuat efektivitas GNP2DS secara sistematis, holistik, masif, terstruktur dan
berkelanjutan, LPN juga berharap Presiden dapat menandatangani revisi Perpres 50 Tahun 2005
pada akhir tahun 2020 atau tahun 2021 sehingga GNP2DS bisa menjadi lintas sektor maupun
lintas daerah di Indonesia.
"Jadi intinya, kami berharap agar Presiden melaunching gerakan nasional peningkatan
produktivitas daya saing dan menerbitkan Perpres baru dari Perpres 50 tahun 2005, " katanya.
Bomer menambahkan program GNP2DS ditujukan untuk pemulihan dan kebangkitan ekonomi
nasional, sekaligus pengembangan perluasan kesempatan kerja dan pengembangan UMKM
dengan penyederhanaan birokrasi perizinan berusaha sesuai dengan amanat UU Cipta Kerja.
250
