Page 316 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 DESEMBER 2020

oleh bangsa ini semaksimal mungkin agar kehadiran generasi produktif dan milenial itu menjadi
kekuatan besar bagi bangsa.
Syaratnya, kata Piter Abdullah, Indonesia harus tumbuh rata-rata 8 persen setiap tahun. Sebab,
jika pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak bisa tumbuh dengan sedemikian tinggi, maka tidak
bisa disebut bonus demografi, melainkan bencana demografi.

"Masyarakat kita didominasi oleh kelompok muda. Angkatannya masih milenial. Masih kuliah dan
baru lulus. Kalau ekonomi kita tidak mampu tumbuh 8 persen setiap tahun maka setiap tahun
akan menumpuk permasalahan.

Penganggur baru menumpuk. Persoalan ini harus diselesaikan. Itu alasannya kita sangat
memerlukan UU Cipta kerja," terang Piter dalam Webinar UU Cipta Kerja, Selasa (15/12/2020).

Apalagi menurut data yang dimilikinya angkatan kerja Indonesia terus bertambah sebanyak 3
juta per tahun. Dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen, hanya bisa menyerap sekitar
1.250.000 angkatan kerja baru. Sebab, dari setiap 1 persen ekonomi hanya bisa menyerap
pertumbuhan 250.000 angkatan kerja baru. Artinya ada 1.750.000 masyarakat Indonesia yang
baru lulus kuliah dan lulus SMK tidak terserap.

Di sisi lain, kata Piter, Indonesia untuk bisa tumbuh rata-rata 6 persen atau 6,8 persen setiap
tahun, Indonesia membutuhkan investasi yang sangat besar. Sementara, angka investasi yang
masuk saat ini tidak cukup untuk mendongkrak mencapai tingkatan yang diharapkan. Baru rata-
rata 6 sampai 7 persen per tahun.

Untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan negara menengah, Indonesia harus tumbuh
rata-rata 6,8 persen selama 10 tahun ke depan. Sementara dalam 10 tahun terakhir
pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak pernah bisa sampai pada 6 persen.

Solusi untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi melejit seperti Tiongkok yang bisa menembus
angka rata-rata 10 persen setiap tahun, pemerintah harus membuat terobosan yang luar biasa.
Salah satunya menciptakan UU sapu jagat. Dengan cara itu pemerintah bisa menyiapkan
lapangan kerja sebanyak-banyaknya untuk masyarakat.

Ekonom dari Universitas Indonesia itu menyoroti, pemicu investasi di Indonesia tumbuh lambat.
Menurut dia, ada banyak masalah. Di antaranya perizinan usaha atau investasi, pembebasan
lahan, ketenagakerjaan, isu lingkungan, koordinasi pusat-daerah, inkonsistensi pejabat
pemerintah, dan banyak hal lainnya.

"Ini tampak sekali permasalahannya investasi kita tumbuhnya begitu-begitu saja. Investasi di
Indonesia sangat menarik, tapi hambatannya sangat banyak," terang dia. Persoalan yang begitu
banyaknya itu dimasukkan ke dalam UU Omnibus Law.

Dari kajiannya, kata Piter, UU Cipta Kerja memberikan perlindungan terhadap pekerja. Pesangon
pekerja yang kena PHK memang dikurangi, tapi tidak merugikan bagi pekerja. Sebab, kepastian
pesangon terbayarkan. Kalau pesangon tidak dibayarkan oleh perusahaan, maka perusahaan itu
bisa dipidana.

"Pengusaha berhadapan dengan negara. Negara ada di depan para pekerja, melindungi pekerja,
berhadapan dengan para pengusaha. Bagaimana mungkin kita mengatakan pemerintah tidak
berpihak pada pekerja, ini kan jelas-jelas negara berpihak kepada pekerja," tandasnya.

.

315