Page 322 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 DESEMBER 2020
P. 322
tidak ada. Maka dari itu perlu dikeluarkannya Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Tenaga
Kerja Buruh Perkebunan Sawit.
TENAGA KERJA PERKEBUNAN PERLU DILINDUNGI PERDA
Ketua Umum Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (SER-BUNDO), Herwin Nasution, mengatakan
sampai saat ini perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perkebunan kelapa sawit di Indonesia
tidak ada. Maka dari itu perlu dikeluarkannya Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Tenaga
Kerja Buruh Perkebunan Sawit.
"Sejarah perkebunan kelapa sawit di Indonesia itu sudah hampir satu abad lebih. Panjang
sejarah ini sama dengan panjangnya penderitaan buruh kelapa sawit, karena tidak ada
perlindungan hukum terhadap buruh perkebunan sawit di Indonesia. Padahal buruh pertama
sawit ikut menyumbangkan devisa negara," kalanya pada kegiatan Konsultasi Publik Pembuatan
Draft Peraturan Daerah tentang Perlindungan Tenaga Kerja Perkebunan Sawit di Sumatera Utara
(Sumut) di Grand Antares Medan. Senin(14/12).
Dikatakannya, selama ini banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap buruh
perkebunan. Mulai dari sistem kerja, pengupahan, fasilitas, hak-hak, pelecehan terhadap buruh
wanita dan lainnya. Sehingga, para aktivis buruh khususnya perkebunan mendesak harus dibuat
undang-undang untuk perlindungan hukum buruh perkebunan.
"Kami mendesak agar ada regulasi soal itu. Kalau belum mungkin secara nasional kami mendesak
dari Sumut lewat Perda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Perkebunan Sawit di Sumut."
ujarnya.
Saat ini, lanjutnya, sudah dibentuk tim perumus yang melibatkan sejumlah akademisi dari
berbagai universitas di SumateraUtara untuk menyusun pembuatan draftnya. Dalam waktu dekat
mudah-mudahan bisa disampaikan ke DPRD Sumut.
"Kita ingin perda ini dari Sumut karena dalam sejarah dan faktanya hingga sekarang Sumut
memiliki luas perkebunan sawit mencapai 1,74 juta hektare dengan produksi tandan sawit 5,37
juta ton. yang terluas kedua setelah Riau," ungkapnya.
Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas HKBP Nomensen (UHN), Dr Janpatar Simamora.
menambahkan dalam pembentukan Ranperda harus memiliki sasaran perlindungan tenaga kerja
perkebunan kelapa sawit. Seperti, mewujudkan sistem perencanaan dan pelatihan kerja daerah,
kebijakan produktivitas, penyediaan pendayagunaan tenaga kerja.
"Mewujudkan sistem perlindungan tenaga kerja optimal. Dan mewujudkan penyelesaian
perselisihan hubungan industrial berdasarkan prinsip keadilan dan bermanfaat," sebutnya.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Sumut. Dimas Tri Adji, menyatakan siap membuka diri dan
terlibat dalam pembahasan draf perda tersebut. Menurutnya perlu satu persepsi antara berbagai
pihak untuk mengusulkan.
"Semua pihak dalam pengusulan draf Ranperda harus disamakan pandangannya. Pendekatan
personal atau persuasif juga perlu dilakukan. Tanpa itu, nanti akan menjadi hambatan sebagai
perjuangan perlindungan kelapa sawit. Kita ingin agar dengan adanya perda ini semua pihak
merasa di lindungi hak dan kewajibannya," jelasnya.(wita)
321
