Page 325 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 DESEMBER 2020

BANYAK HAK TENAGA KERJA KEBUN SAWIT BELUM DIAKOMODIR

Akademisi Universitas HKBP Nommensen (UHN), Janpatar Simamora menilai bahwa banyak hak-
hak pekerja kebun tidak diakomodir dengan baik. Hal itu diungkapkan Japantar dalam konsultasi
publik pembuatan draft peraturan daerah tentang perlindungan tenaga kerja perkebunan kelapa
sawit, di Grand Antares Hotel Medan, Senin (14/12) Dalam acara diskusi yang digelar Serikat
Buruh Perkebunan Indonesia (Serbundo), Oppuk dan Mondiaal itu, Japantar mengungkapkan
bahwa hak-hak yang tidak diakomodir tersebut meliputi hak atas masa depan dan keberlanjutan
hidup. Untuk itu harus ada upaya yang dilakukan untuk melindungi hak-hak tenaga kerja
tersebut.

"Perlindungan yang kita harapkan kepada tenaga kerja ini meliputi eksistensi tenaga kerja. Jadi
jangan ada kesan bahwa tenaga kerja ini tidak tergarap dalam regulasi tertulis. Misalnya dalam
pemberhentian tidak menuntut," jelasnya.

Hal itu menurut Japantar harus diterapkan dan diberlakukan diseluruh usaha kebun termasuk
pengelolaan usaha kebun konvensional atau kebun yang dikelola diluar badan usaha.
"Bagaimana para pekerja kebun dapat memperoleh jaminan memperoleh kesejahteraan yang
berhubungan dengan keberadaan hidup ke depan," jelasnya.

Untuk itu, Japantar berharap pelaku usaha dapat berperan. Karena keberlangsungan
pengelolaan kebun tidak lepas dari tenaga kerja. Pengembangan sumber daya manusia di kebun
juga harus dilakukan. Termasuk memberikan pelatihan dan penyediaan pendidikan.

"Dengan demikian, perusahaan maupun pribadi sangat kita harapkan manfaatnya dirasakan juga
berkontribusi untuk profesionalisme pengelolaan kebun sawit. Harapan kita para pengelola
kebun sawit melihat ini sesuatu yang menarik dari perkebunan itu sendiri," jelasnya.

Japantar menambahkan bahwa industri kelapa sawit saat ini cenderung meningkat setiap tahun.
Di Indonesia, terutama Sumut, industri ini termasuk paling diminati investor. Namun sampai saat
ini belum ada peraturan daerah yang mengatur tenaga kerjanya.

Untuk itu, Japantar berharap pembuatan peraturan daerah ini segera dilakukan. Karena
meskipun proses pembuatan peraturan daerah sangat panjang, tetapi harus dimulai sejak
sekarang. Peraturan daerah didasari tiga landasan yakni filosofis, sosiologis dan yuridis. "Melalui
DPRD Sumut, draf Perda ini perlu segera diusulkan dan mudah-mudahan menjadi prioritas,"
jelasnya.

Reporter: Baringin Lumban Gaol Editor: Rohmat Haryadi.

324