Page 330 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 DESEMBER 2020
P. 330
Dan kalaupun terjadi PHK dan pekerja menolak, maka harus dilakukan perundingan bipartit. Jika
belum mencapai kesepakatan maka harus dilakukan dengan penyelesaian perselisihan hubungan
industrial. "Artinya, ini jelas sekali tidak ada ruang pengusaha untuk melakukan tindakan
sewenang-wenang kepada pekerja," ujar dia.
Dalam Pasal 153 juga disebutkan, perusahaan dilarang melakukan PHK karena pekerja sakit
selama tidak lebih 12 bulan, menjalankan ibadah, menikah, hamil, melahirkan atau gugur
kandungan, dan beberapa hal lainnya. "Hal tersebut merupakan bukti jika pemerintah melindungi
pekerja," pungkas dia.
Editor : Aris Cahyadi (aris_cahyadi@investor.co.id).
329
