Page 329 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 DESEMBER 2020

dan menciptakan lapangan pekerjaan yang akan mengakomodasi kebutuhan calon pekerja dan
pekerja.

EKONOM: UU CIPTA KERJA AKOMODIR KEBUTUHAN CALON PEKERJA DAN PEKERJA

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah Redjalam
meyakini, tujuan pemerintahan Jokowi melahirkan Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Ciptaker) untuk meningkatkan investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi,
dan menciptakan lapangan pekerjaan yang akan mengakomodasi kebutuhan calon pekerja dan
pekerja.

"Mengapa pemerintah mengeluarkan UU Cipta Kerja? Indonesia butuh investasi sebanyak-
banyaknya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Meningkatnya investasi
ini juga akan memperbaiki kondisi dunia usaha. Jika dunia usaha membaik, maka akan
memberikan manfaat bagi calon pekerja dan pekerja," kata Piter Abdullah dalam Webinar UU
Cipta Kerja, Selasa (15/12).

Menurut dia, saat ini Indonesia sedang berada di puncak bonus demografi. Untuk memanfaatkan
bonus demografi, ekonomi Indonesia harus tumbuh rata-rata 8% setiap tahun. Sebab, kalau
pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak bisa tumbuh dengan sedemikian tinggi, maka tidak bisa
disebut bonus demografi, melainkan bencana demografi.

Berdasarkan data, Indonesia mengalami peningkatan angkatan kerja sebanyak 3 juta per tahun.
Jika dengan pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 5%, dimana dari setiap 1% ekonomi hanya
bisa menyerap pertumbuhan 250 ribu angkatan kerja baru maka hanya bisa menyerap sekitar
1.250.000 angkatan kerja baru. Hal itu berarti masih ada sekitar 1.750.000 masyarakat Indonesia
yang baru lulus kuliah dan lulus SMK yang termasuk angkatan tenaga kerja baru yang tidak akan
terserap.
"UU Cipta kerja ini adalah perspektif calon pekerja, itu utamanya. Karena dia akan menciptakan
investasi dan menciptakan lapangan kerja. Yang akan mengakomodasi kebutuhan calon pekerja,
bukan pekerja. Setiap tahun berapa calon pekerja yang muncul, mereka harus disiapkan
pekerjaan-pekerjaan baru," papar dia.
Piter juga menampik jika UU Cipta Kerja dianggap merugikan pekerja. Menurut dia, jika bicara
UU Cipta Kerja tidak bisa terlepas dari perspektif pekerja dan calon pekerja. Artinya, UU Cipta
Kerja jelas ada perspektif yang ditujukan untuk melindungi pekerja dan calon pekerja, baik dalam
jangka pendek maupun jangka panjang.

Dia menjelaskan, dalam UU Cipta Kerja, pesangon pekerja yang kena PHK memang dikurangi,
tapi tidak merugikan bagi pekerja. Pasalnya, dibalik penurunan ini, ada kepastian bahwa
pesangon itu akan terbayarkan karena klausulnya tidak lagi menjadi perdata, tapi pidana.
Artinya, jika perusahaan tidak membayar pesangon maka dia terkena kasus pidana dan bisa
dipidanakan.

"Dengan klausul pidana, maka pengusaha berhadapan dengan negara. Artinya, negara ada di
depan para pekerja, melindungi pekerja, berhadapan dengan para pengusaha. Bagaimana
mungkin kita mengatakan pemerintah tidak berpihak pada pekerja, ini kan jelas-jelas negara
berpihak kepada pekerja. Dalam hal pesangon jumlahnya memang turun tapi diberikan
kepastian," kata Piter.

UU Cipta Kerja, tambah Piter, juga melindungi pekerja dalam kontek PHK. Dalam Pasal 151 UU
Cipta Kerja disebutkan, perusahaan pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah harus
mengupayakan tidak terjadi PHK.
328