Page 5 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 DESEMBER 2020
P. 5
Judul Para Buruh Menuntut Revisi Kenaikan UMK
Nama Media Pos Kota
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL Pg5
Jurnalis BI
Tanggal 2020-12-17 06:30:00
Ukuran 74x151mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 11.100.000
News Value Rp 55.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
positive - Maman Nuriman (Koordinator Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia) Aksi kali ini
menuntut Pemprov Banten agar segera merevisi keputusan UMK 2021. Kami menuntut UMK ini
naik sebesar rekomendasi dewan pengupahan provinsi (Depeprov), yakni 3,33 persen
positive - Maman Nuriman (Koordinator Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia) Bersepakat
bahwa revisi ini belum terlambat. Artinya revisi bisa kalau ada gerakan masif
negative - Maman Nuriman (Koordinator Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia) Menurut saya,
ini tidak ada kaitan dengan pandemi Covid-19. Ini hanya sebatas alasan-alasan pengusaha
untuk melakukan libur tidak dibayar, PHK massal, sementara produksi itu berjalan normal
Ringkasan
Puluhan buruh menggelar unjuk rasa di depan kantor Pusat Pemerintahan Kota Tangerang
dengan tuntutan agar pemerintah menaikan upah minimum kota (UMK) tahun 2021.
Koordinator Komite Aksi Buruh Tangerang Bergerak, Maman Nuriman, menolak keputusan
Gubernur Banten yang menaikan UMK tahun 2021 sebesar 1,5 persen.
PARA BURUH MENUNTUT REVISI KENAIKAN UMK
Puluhan buruh menggelar unjuk rasa di depan kantor Pusat Pemerintahan Kota Tangerang
dengan tuntutan agar pemerintah menaikan upah minimum kota (UMK) tahun 2021.
Koordinator Komite Aksi Buruh Tangerang Bergerak, Maman Nuriman, menolak keputusan
Gubernur Banten yang menaikan UMK tahun 2021 sebesar 1,5 persen.
"Aksi kali ini menuntut Pemprov Banten agar segera merevisi keputusan UMK 2021. Kami
menuntut UMK ini naik sebesar rekomendasi dewan pengupahan provinsi (Depeprov), yakni
3,33 persen," katanya, Rabu (16/12).
Maman menyebut para buruh di Kota Tangerang juga akan melakukan konsolidasi besar-besar
untuk menuntut Gubernur Banten mengubah keputusannya tentang UMK 2021 tersebut.
4
