Page 62 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 DESEMBER 2020

PENYALURAN BSU AKAN DILANJUTKAN TAHUN DEPAN

JAKARTA, - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana untuk
melanjutkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) di tahun 2021. Program yang menjadi bagian
dari upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini telah berjalan selama empat bulan yaitu dari
bulan Agustus hingga Desember ini.

"(Mengenai) kebijakan bantuan subsidi upah di tahun 2021, saat ini masih dalam tahap diskusi
pembahasan di tingkat Komite PEN. Kemnaker tentu siap mendukung program yang sangat baik
ini kembali muncul tahun depan. Kita persiapkan desain kebijakan nya secara bersama-sama,"
ucap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam acara Forum Merdeka Barat, Rabu (16/12).
Adapun pemerintah telah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah termin kedua hingga Rp 13,2 triliun
untuk 11,04 juta orang per Senin (14/12). Sedangkan realisasi termin pertama telah mencapai
Rp14,71 triliun dan telah disalurkan untuk 12,26 juta orang. "Penyaluran BSU telah sampai pada
termin II. Adapun total penyaluran BSU per 14 Desember 2020 menunjukkan bahwa realisasi
BSU sudah mencapai Rp 27,96 triliun (93,94%)," ucap Ida.

Dalam program tersebut peserta menerima uang Rp 600 ribu selama 4 bulan atau total sebesar
Rp 2,4 juta. Dana ini diserahkan melalui 2 termin, di mana setiap termin sebesar Rp1,2 juta.
Termin I diserahkan pada periode September-Oktober 2020, sedangkan termin II pada periode
November-Desember 2020. Bantuan tersebut diberikan untuk tenaga kerja dengan gaji di bawah
Rp 5 juta dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan hingga Juni 2020.

Ida mengatakan penyaluran BSU termin kedua masih dilakukan. Adapun penyaluran termin
kedua baru dilakukan pada pertengahan bulan November. Sebab Kemnaker masih menunggu
rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). BPJS Ketenagakerjaan juga melakukan
pemadanan data dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Dengan
adanya pemadanan data diharapkan program BSU bisa tepat sasaran.

"Alhamdulillah setelah pemadanan dilakukan, termin kedua dapat terus dilanjutkan yang proses
nya masih berlangsung hingga saat ini. Mohon bersabar karena jangka waktu penyaluran hingga
akhir Desember," ucap Ida.

Dalam menjalankan program BSU pemerintah bekerjasama dengan BPK, BPKP, KPK agar bisa
berjalan secara transparan dan akuntabel. Pihak BPK dan BPKP bertugas melakukan audit
sementara KPK terus melakukan monitoring penyaluran BSU. "Kami pastikan tidak ada dana
yang mengendap di Kemnaker. Kalaupun masih ada dana retur seluruhnya harus dikembalikan
ke kas negara," kata Ida.

Ida menuturkan bahwa ia juga langsung ke lapangan untuk menemui peserta penerima BSU.
Saat mengunjungi peserta penerima BSU, ia memastikan bahwa penerima BSU tersebut memang
pekerja/buruh yang sesuai kriteria. "Mereka bercerita bahwa adanya BSU ini sangat membantu
daya beli dan konsumsi rumah tangga, mengingat suami atau istrinya bekerja, namun sebagian
dipotong gajinya, atau dirumahkan sementara," ucap Ida.
Mengenai realisasi penyaluran BSU termin pertama belum mencapai 100%, Ida mengatakan hal
ini terjadi karena terdapat sejumlah data rekening yang bermasalah. Sehingga dana tersebut
tidak bisa ditransfer dan pihak bank melakukann retur. Mengenai terjadinya retur tersebut pihak
Kemnaker berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memperbaiki kembali data
tersebut.

"BPJS Ketenagakerjaan memiliki mekanisme sendiri terkait perbaikan data tersebut. Setelah data
tersebut diperbaiki, maka kami kembali menyalurkan ke rekening penerima yang hingga saat ini
masih berlangsung proses penyalurannya," ucap Ida. Editor : Gora Kunjana
(gora_kunjana@investor.co.id).
61