Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 DESEMBER 2020

Dia mengatakan, proses pemadanan data dengan dirjen pajak (DJP) telah selesai dilaksanakan.
Sehingga penyaluran BSU batch 6 di termin kedua bisa dilakukan.
Sebagai informasi,proses pemadanan data 1,3 juta pekerja/buruh tersebut memang cukup lama.
Beredar isu bahwa ada perbedaan data gaji yang disetorkan ke DJP dan BPJamsostek. Sayang,
tak ada jawaban dari Kemenaker ketika dikonfirmasi. ''Sudah kami transfer ke bank sejak Selasa
(15/12) lalu,'' ujarnya dalam diskusi FMB9, kemarin (16/12).

Meski tak menyebut kapan uang akan masuk ke rekening penerima, Anwar berharap proses
transfer dari bank ke penerima manfaat dapat segera dilaksanakan. Mengingat, tutup tahun
anggaran sudah semakin dekat. ''Karena kalau sudah tutup anggaran, kami tidak dibolehkan lagi
untuk melakukan penyaluran," tuturnya.

Dia optimis, penyaluran bisa mencapai target sebelum tutup tahun. Mengingat saat ini, pencairan
sudah mencapai 89 persen atau 11,04 juta orang di termin II ini.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memaparkan,
hingga 14 Desember 2020, total penyaluran bantuan subsidi gaji/upah sejak termin I hingga
termin II telah mencapai 93,34 persen dengan anggaran tersalurkan sebesar Rp 27,96 triliun.

Pada termin I, lanjut Ida, sudah tersalurkan kepada 12,26 juta orang (98,86 persen) dengan
nilai sebesar Rp14,71 triliun. Sedangkan pada termin II, telah tersalurkan kepada 11,04 juta
orang (89 persen) dengan nilai sebesar Rp13,2 triliun. ''Proses penyaluran masih terus
dilakukan,'' katanya.

Diakuinya, dari seluruh termin penyaluran, memang belum mencapai 100 persen. Hal ini
disebabkan adanya sejumlah data rekening penerima yang bermasalah. Sehingga penyalurannya
terhambat, terutama pada termin pertama. ''Pada termin pertama, berdasarkan laporan Bank
Penyalur, terdapat sejumlah data rekening yang bermasalah dan tidak dapat ditransfer sehingga
mengakibatkan retur,'' jelasnya.
Atas adanya rekening retur tersebut, data pun akhirnya kembalikan kepada BPJamsostek untuk
diperbaiki kembali. BPJamsostek kemudian akan mengembalikan data ke pemberi kerja untuk
direvisi. Apabila data tersebut telah direvisi, maka Bank Penyalur akan kembali menyalurkan
BSU.
Sementara, untuk termin II, ada pemadanan data pajak. Hal ini dilakukan atas rekomendasi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, dilakukan monitoring serta evaluasi terlebih
dahulu pada penyaluran termin I untuk memastikan agar penyaluran tepat sasaran. ''Upaya ini
dilakukan semata-mata untuk meyakinkan agar BSU ini tepat sasaran,'' katanya.

Disinggung soal kelanjutan bansos senilai Rp 600 ribu perbulan ini di tahun 2021, Politisi PKB itu
mengatakan bahwa saat ini masih dilakukan diskusi dengan KPC PEN. Namun yang pasti,
pihaknya siap mendukung program yang sangat baik ini kembali muncul tahun depan.
Mengenai data yang diretur, Direktur Utama BPJamsostek Agus Susanto menambahkan, bahwa
ada sejumlah rekening penerima subsidi gaji/upah yang bermasalah. Sehingga, mereka tidak
dapat bantuan subsidi gaji/upah sejak termin I meskipun memenuhi kriteria sebagai penerima.

Saat ini, pihaknya terus melakukan perbaikan dengan cara mengkonfirmasi kepada pekerja atau
pemberi kerja. "Tim kami di seluruh Indonesia bergerak cepat menghubungi seluruh pihak untuk
bisa dilakukan perbaikan tentunya segera akan kita serahkan kepada Kemnaker," ungkapnya.

57